KALTIMPOST.ID,TEHERAN-Konfirmasi resmi mengenai tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel, menandai berakhirnya era kekuasaan selama 37 tahun.
Peristiwa ini membawa Iran ke dalam fase transisi politik paling krusial dan penuh ketidakpastian dalam sejarah modernnya.
Kini, seluruh mata tertuju pada Majelis Pakar, lembaga ulama beranggotakan 88 orang yang memegang mandat konstitusional untuk memilih nakhoda baru bagi Republik Islam.
Mojtaba Khamenei: Pewaris atau Penghalang?
Di tengah kekosongan kekuasaan ini, nama Mojtaba Khamenei, putra kedua mendiang Ali Khamenei, kembali mencuat ke permukaan.
Meski selama ini bergerak sebagai tokoh "penjaga gerbang" di balik layar, jalan Mojtaba menuju puncak kekuasaan diyakini tidak akan mulus.
Baca Juga: Timur Tengah Membara, Langit Terkunci, 1.800 Penerbangan Lumpuh Total
Berikut adalah sejumlah faktor krusial yang menyelimuti sosoknya:
Kedekatan dengan Elit Keamanan (IRGC)
Mojtaba dikenal memiliki ikatan emosional dan strategis yang kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Pengalamannya bertempur dalam Perang Iran-Irak memperkuat posisinya di mata lembaga keamanan.
Sebagian analis melihatnya sebagai representasi kelompok garis keras yang diinginkan ayahnya untuk menjaga "kemurnian" rezim.
Terganjal Restu Konstitusi dan Teologi
Secara tradisional, seorang Pemimpin Tertinggi harus memiliki kredensial teologis tingkat tertinggi (Marja'), sementara Mojtaba saat ini masih berada di level ulama menengah.
Selain itu, ia tidak memegang jabatan politik formal dalam struktur pemerintahan, yang menjadi salah satu syarat dalam konstitusi Iran terkait "pengalaman politik."
Tabu Suksesi Turun-temurun
Baca Juga: Krisis Teheran Merembet ke Lapangan Hijau, Iran Terancam Gagal Berangkat ke Piala Dunia
Salah satu rintangan terbesar Mojtaba adalah resistensi terhadap konsep dinasti. Republik Islam dibangun di atas semangat anti-monarki. Dalam ajaran Islam Syiah, suksesi berdasarkan garis keturunan secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi 12 Imam.
"Kediktatoran dan pemerintahan turun-temurun bukanlah Islami," ujar mendiang Ali Khamenei dalam pidatonya tahun 2023, sebuah pernyataan yang kini menjadi senjata bagi mereka yang menolak Mojtaba.
Intervensi Mendiang Sang Ayah
Menariknya, semasa hidupnya, Ali Khamenei dikabarkan justru pernah menghalangi Majelis Pakar saat mereka mulai melirik Mojtaba sebagai kandidat.
Anggota Majelis Pakar, Mahmoud Mohammadi Araghi, sempat mengungkap bahwa Khamenei melarang penyelidikan terhadap kelayakan putranya demi menghindari tuduhan membangun pemerintahan turun-temurun.
Baca Juga: Menimbang Kekuatan Teheran, Mampukah Iran Bertahan dari Gempuran Aliansi Barat?
Mencari Sosok "Penyaring"
Laporan dari New York Times menyebutkan bahwa tahun lalu, Ali Khamenei sebenarnya telah mengidentifikasi tiga nama ulama senior sebagai calon potensial. Kabarnya, nama Mojtaba tidak masuk dalam daftar pendek tersebut.
Langkah ini diduga sengaja dilakukan untuk memastikan transisi yang mulus tanpa memicu gejolak publik atau keretakan di internal elit penguasa.
Kini, Majelis Pakar menghadapi ujian berat apakah mereka akan memilih jalur stabilitas dengan mengikuti wasiat mendiang, atau mengambil risiko politik dengan menunjuk sosok kuat seperti Mojtaba yang berpotensi memicu resistensi dari arus bawah yang jengah dengan politik dinasti.(*)
Editor : Dwi Puspitarini