KALTIMPOST.ID-Pengurus Dewan Pendidikan Kaltim Budi Rahardjo menambahkan, bahwa di tengah transformasi besar daerah, maka muncul potensi ketimpangan baru.
Antara wilayah perkotaan dan pedalaman, terutama dengan pesatnya pembangunan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tanpa intervensi yang tepat, masyarakat lokal berisiko tertinggal di daerahnya sendiri,” sebut Budi, Jumat (1/5).
Selain itu, ia menilai kurikulum pendidikan harus segera beradaptasi dengan kebutuhan industri baru. Pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada teori, tetapi juga harus mampu menyiapkan lulusan yang siap kerja.
Isu pemerataan juga menjadi sorotan. Wilayah seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar) masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas, sehingga pengawasan distribusi anggaran pendidikan dinilai harus diperkuat agar tidak terpusat di kota besar.
“Di sinilah fungsi pengawasan Dewan Pendidikan menjadi penting, memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar menyasar kebutuhan paling mendesak, bukan hanya terpusat di kota-kota besar,” ucapnya.
Di sisi lain, tantangan masa depan juga datang dari perkembangan teknologi. “Literasi digital dan pemahaman kecerdasan buatan (AI) dinilai perlu menjadi bagian dari sistem pembelajaran, termasuk aspek etika dalam penggunaannya,” ujarnya. (rd)
Editor : Romdani.