KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mulai mengubah arah penyusunan APBD Perubahan 2026. Alih-alih memplot program tambahan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diprediksi tengah bersikap memangkas sejumlah belanja dalam menyusun anggaran perubahan.
Besarnya pengurangan TKD yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun membuat Pemprov perlu melihat gambaran utuh fiskal selama enam bulan pertama tahun anggaran berjalan, sebelum menentukan kebijakan selanjutnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, menegaskan fokus APBD Perubahan 2026 bukan lagi memperluas kegiatan, melainkan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan daerah yang menyusut.
"Semangatnya di 2026 bukan menambah kegiatan, tetapi mengurangi karena ada pemangkasan TKD," ujarnya saat ditemui usai rapat dengar pendapat di DPRD Kaltim, Senin, 13 Juli 2026.
Saat ini, aku dia, TAPD masih memusatkan perhatian pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Setelah gambar awal fiskal tahun depan tersusun, barulah mereka menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2026 yang dijadwalkan mulai disusun pada pekan ketiga Juli ini.
Muhaimin menjelaskan, penyesuaian anggaran akan lebih banyak menyasar belanja operasional dan biaya birokrasi. Efisiensi dilakukan melalui pengurangan anggaran perjalanan dinas, belanja makan dan minum rapat, hingga penghematan penggunaan listrik dan air di lingkungan perangkat daerah.
Di saat yang sama, sejumlah proyek infrastruktur yang tidak masuk kategori prioritas juga dipastikan ditunda. Langkah tersebut diambil agar belanja pembangunan tetap sejalan dengan kemampuan fiskal imbas berkurangnya dana transfer dari pusat.
"Saat ini kami menyesuaikan terlebih dahulu antara pengurangan TKD dengan belanja pembangunan," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki