KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus memunculkan berbagai pertanyaan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah tidak tercantumnya nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam daftar pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan.
Berdasarkan keterangan yang dikutip AFU.id, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut sasaran penyadapan selama periode 2025–2026 mencakup sejumlah pejabat penting negara, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, insan pers, organisasi masyarakat sipil hingga kalangan pengusaha.
Baca Juga: Kronologi Penangkapan Jenderal Sigit: Sempat Dilepas, Dipimpin Wakapolri dan Kabareskrim
Presiden Prabowo Subianto disebut termasuk pihak yang menjadi sasaran operasi tersebut. Namun, ketika ditanyakan mengenai kemungkinan Gibran turut disadap, nama Wakil Presiden itu disebut tidak masuk dalam daftar yang terungkap.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga mengaku belum memperoleh informasi mengenai keterlibatan Gibran sebagai korban penyadapan.
"Yang baru saya dengar adalah Bapak Presiden dan sejumlah Menteri dan sejumlah politisi, jadi saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak," kata Yusril.
Dugaan Motif Politik Muncul
Tidak masuknya nama Gibran dalam daftar sasaran kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan di balik operasi penyadapan tersebut.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu termasuk pihak yang menyampaikan kecurigaan adanya kepentingan kelompok tertentu.
Dia menghubungkan kasus tersebut dengan pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada September 2023 yang pernah menyebut dirinya memiliki data intelijen mengenai kondisi partai-partai politik.
Baca Juga: Daftar 11 Jenderal Termasuk 3 Komjen Diduga Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Melalui akun media sosialnya, Said Didu menduga operasi penyadapan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit memiliki hubungan dengan kepentingan kelompok yang disebutnya sebagai Geng SOP, singkatan dari Solo, Oligarki, dan Parcok.
Dia mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya memerintahkan operasi tersebut serta kepada siapa hasil penyadapan diserahkan.
Menurut Said Didu, luasnya cakupan sasaran yang disebut meliputi Presiden, pejabat negara, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, LSM hingga pengusaha menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan operasi tersebut.
Namun, tudingan mengenai keterlibatan kelompok politik tertentu itu masih berupa dugaan yang disampaikan Said Didu dan belum menjadi kesimpulan penyidikan.
Kedatangan Jokowi Ikut Dikaitkan
Sorotan terhadap kelompok yang disebut Geng Solo juga muncul setelah kedatangan Joko Widodo ke Jakarta bertepatan dengan mencuatnya kabar penangkapan sejumlah perwira Polri.
Secara resmi, Jokowi datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perkara tersebut menyeret Roy Suryo dan dr. Tifa.
Meski demikian, anggota Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, menyampaikan dugaan bahwa kedatangan Jokowi juga berkaitan dengan dinamika politik yang menyangkut posisi Gibran.
Dia menghubungkan situasi tersebut dengan putusan Mahkamah Agung yang disebut berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Khozinudin menduga terdapat upaya politik untuk mempertahankan posisi Wakil Presiden, termasuk kemungkinan langkah hukum melalui Peninjauan Kembali (PK) serta komunikasi dengan sejumlah kekuatan politik di DPR.
Dia juga mengingatkan agar pihak-pihak yang mendorong pemakzulan Gibran tidak terlambat mengambil langkah politik.
Baca Juga: Daftar Nama yang Diduga Disadap: Prabowo, SBY hingga Teddy Indra Wijaya Ikut Disebut
Pengamat Pernah Ingatkan Prabowo
Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi mengaku pernah mengingatkan Prabowo Subianto mengenai risiko melibatkan kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo dalam pemerintahan.
Pangi menyampaikan pandangannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dia menilai keberadaan kelompok tersebut berpotensi menimbulkan persoalan politik bagi pemerintahan Prabowo.
Editor : Uways Alqadrie