Bupati Kutim Ingatkan PNS Jaga Integritas, Satu Pelanggaran Bisa Coreng Nama Pemkab

KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga integritas dan nama baik institusi dalam menjalankan tugas. Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan seorang pegawai dapat berdampak buruk terhadap citra pemerintah daerah secara keseluruhan.

Pesan tersebut disampaikan Ardiansyah dalam acara penyerahan SK pengangkatan PNS, pelantikan, serta pengambilan sumpah atau janji PNS dan jabatan fungsional di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (26/10).

Ardiansyah menegaskan bahwa ASN harus menjaga disiplin, netralitas, loyalitas kepada negara dan pemerintah, serta etika dalam bekerja. Dia juga mengingatkan agar jabatan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: Bupati Kutim Soroti ASN Hanya Absen, Minta Atasan Perketat Pengawasan  

"Saya sering mengatakan, jaga marwah diri sebagai pegawai negeri sipil, jaga marwah keluarga," ujarnya.

Dia mengatakan tanggung jawab ASN tidak berhenti pada pelaksanaan pekerjaan di kantor. Setiap pegawai juga membawa nama keluarga, lingkungan masyarakat, dan institusi tempatnya bekerja.

Ardiansyah mencontohkan, ketika seorang pegawai terlibat pelanggaran, masyarakat kerap mengaitkannya dengan identitas ASN Pemerintah Kabupaten Kutim, bukan hanya dengan individu yang bersangkutan.

Baca Juga: Pria Sangkulirang Ketahuan Simpan 32 Paket Sabu, Ngaku Dipasok Sopir Ekspedisi Samarinda

"Jangan pernah menjadikan jabatan sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Jadikan jabatan sebagai sarana untuk memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Sebab itu, dia meminta para PNS yang baru diangkat menjadikan sumpah dan janji jabatan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dan tidak memilih penempatan kerja berdasarkan anggapan suatu jabatan lebih menguntungkan dibandingkan jabatan lainnya.

Menurut Ardiansyah, setiap aparatur harus siap menjalankan tugas sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi serta menjaga kepercayaan yang diberikan negara. (*)