Oleh:
Arya Wijaya Pramodha Wardhana
Dosen Departemen Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
&
Amanina Rasyid Wiyani
Mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga; Asisten Riset Center for Legal Pluralism Studies
DEMOKRASI tidak hanya diuji melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan kompetitif. Kualitas demokrasi justru lebih terlihat setelah sebuah pemerintahan terbentuk, terutama dari sejauh mana ruang kritik tetap terpelihara dan perbedaan pendapat dipandang sebagai bagian yang sah dalam kehidupan bernegara.
Dalam konteks Indonesia saat ini, dinamika tersebut menjadi menarik untuk dicermati pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gaya komunikasi politik yang selama ini dikenal populis tampaknya tidak berhenti setelah kontestasi elektoral usai. Sebaliknya, pola tersebut terus bertransformasi menjadi bagian dari strategi membangun legitimasi politik sekaligus memengaruhi opini publik.
Jauh sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo telah membangun komunikasi politik yang kuat melalui berbagai media, mulai dari papan reklame hingga media sosial. Sejumlah penelitian komunikasi politik menunjukkan bahwa citra sebagai pemimpin yang tegas, patriotik, dan dekat dengan rakyat dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun. Strategi tersebut kemudian semakin menguat pada Pemilu 2024 melalui narasi yang menempatkan pemimpin sebagai representasi langsung kepentingan rakyat.
Dalam kajian politik, pola semacam itu dikenal sebagai populisme. Populisme bekerja dengan membangun dikotomi antara "rakyat" dan "elite", sekaligus menghadirkan sosok pemimpin sebagai figur yang dipercaya mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
