PENAJAM— Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengganggu ketersediaan bahan pangan di pasaran maupun memicu inflasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU Mulyono, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar di lantai tiga Kantor Bupati PPU, Selasa (10/2/2026).
Mulyono menjelaskan, rapat TPID tersebut membahas upaya mempertemukan antara SPPG, distributor, serta kelompok petani agar kebutuhan MBG dapat terpenuhi tanpa mengganggu pasokan barang di pasar.
“Rapat TPID ini bagaimana caranya menyambungkan antara distributor dan kelompok petani agar kebutuhan MBG bisa tercukupi dan tidak mengganggu kebutuhan barang yang ada di pasar,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika pasokan pasar terganggu, maka berpotensi menimbulkan lonjakan harga yang berdampak pada inflasi. Oleh karena itu, kesepakatan dalam rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui pertemuan langsung di lapangan dengan para pelaku usaha pangan.
“Nanti akan kita temukan langsung, misalnya pengrajin tahu tempe, disesuaikan dengan menu SPPG. Dari situ kita tahu berapa kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, fasilitasi akan dilakukan berdasarkan kelompok wilayah, mulai dari Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, hingga Sepaku, agar koordinasi lebih mudah dan efektif.
Terkait dampak MBG terhadap ketahanan pangan daerah, Mulyono menegaskan bahwa secara jumlah, kebutuhan pangan di PPU sebenarnya tidak bertambah.
“Konsumsi masyarakat itu sama, tidak bertambah. Ini hanya soal sistemnya saja, bagaimana kita mengendalikan dan menjalankan sistemnya,” katanya.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga bertujuan memudahkan SPPG dalam mendapatkan bahan pangan, termasuk sayuran dan beras. Untuk beras, Pemkab PPU mendorong penggunaan produk lokal.
“Beras lokal kita sudah ada yang diregistrasi dan diuji lab, ada dua, dari Sri Raharja dan Sumbersari. Secara tampilan mungkin kalah mengkilap dengan beras luar, tapi dari segi rasa tidak kalah, pulen,” ungkapnya.
Pemerintah daerah, lanjut Mulyono, tidak akan memaksakan kerja sama, melainkan hanya menjembatani pertemuan antara mitra SPPG dengan distributor atau produsen lokal agar tidak terjadi kepanikan dalam pemenuhan bahan pangan.
Sementara itu, untuk komoditas yang masih bergantung dari luar daerah, seperti bawang merah, bawang putih, wortel, dan kentang, masih menjadi catatan. Namun untuk sayuran dan daging, PPU dinilai sudah surplus.
“Beras surplus, sayuran dan daging juga sebetulnya sudah mandiri. Untuk daging, kita punya Desa Korporasi Sapi sekitar 1.000 ekor. Tinggal bagaimana sistemnya dipertemukan antara harga dan kebutuhan,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan