KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Tahun 2026 menjadi fase berat bagi keuangan daerah di Kalimantan Timur. Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan turun tajam.
Bahkan, secara keseluruhan penurunannya mencapai sekitar 46 persen dibanding 2025. Kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktor Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Edih Mulyadi, komponen yang paling dalam mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, situasi tersebut harus dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar keluhan. “Itu satu tantangan yang menurut saya harus dijawab semua pihak, sekaligus kondisi itu menjadikan peluang, menjadi momentum,” tegasnya.
Edih menilai, daerah harus mulai mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dia menyebut peningkatan kualitas pemungutan pajak sebagai salah satu jalan keluar.
“Pemda lebih kreatif, inovatif di bidang apa, salah satunya mengoptimalkan semua sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sebut saja pajak daerah, bagaimana kita meningkatkan penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah, dengan meningkatkan kualitas pemungutannya, baik itu intensifikasi maupun ekstensifikasi,” jelasnya.
Selain itu, pembiayaan kreatif juga perlu digarap lebih serius. “Pemda bisa berkolaborasi dengan dunia usaha, dengan konsep kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah dan lain-lain,” tambahnya.
Sorotan terhadap kondisi fiskal daerah juga datang dari Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi. Dia menggambarkan relasi APBN dan APBD layaknya hubungan ibu dan anak.
“APBN dan APBD itu seperti hubungan ibu dan anak. Jika misal APBN batuk-batuk, semua APBD di semua daerah ikut meriang, terjadi kontraksi,” ujarnya.
Menurutnya, pengetatan fiskal pusat akan berdampak langsung pada ruang gerak daerah. “Kalau semua ditarik ke pusat, sementara daerah disimpan, bagaimana orang mau memompa balon jadi gelembung yang besar kalau pompanya hanya di pusat saja, daerah mau pompa pakai apa?” kritiknya.
Dia bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen sebagai stagnasi. “Pertumbuhan di angka 5 persen itu menurut saya jalan di tempat,” tegas Purwadi.
Dengan penurunan TKD yang cukup dalam, tantangan fiskal 2026 tidak hanya soal angka, tetapi juga soal strategi bertahan dan beradaptasi.
Efisiensi, inovasi pendanaan, serta keberanian melakukan reformasi tata kelola menjadi kunci agar daerah tidak sekadar bertahan, tetapi tetap mampu menjaga ritme pembangunan di tengah tekanan transfer pusat yang menyusut drastis.
Editor : Dwi Restu A