Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lengkap! Nama Dewas BPJS, Anggota Baznas, dan BS LPS yang Disetujui DPR RI

U
Penulis: Uways Alqadrie❯

Foto ilustrasi Kantor DPR RI
Foto ilustrasi Kantor DPR RI
KALTIMPOST.ID, JAKARTA – DPR RI resmi menyepakati sejumlah nama calon anggota dewan pengawas di berbagai lembaga strategis negara. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (10/2/2026).


Advertisement

Persetujuan DPR mencakup Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, hingga delapan anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Selain itu, DPR juga menyetujui satu calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023–2028.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan nama-nama tersebut di hadapan peserta rapat paripurna sebelum akhirnya diketok sebagai keputusan resmi lembaga legislatif.

Advertisement

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

Lima nama yang disetujui untuk mengisi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan berasal dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat, yakni:

Afif Johan (unsur pekerja)

Advertisement

Stevanus Adrianto Passat (unsur pekerja)

Paulus Agung Pambudhi (unsur pemberi kerja)

Sunarto (unsur pemberi kerja)

Lula Kamal (unsur tokoh masyarakat)

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, DPR juga menyetujui lima calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dengan komposisi unsur yang sama:

Dedi Hardianto (unsur pekerja)

Ujang Romli (unsur pekerja)

Sumarjono Saragih (unsur pemberi kerja)

Abdurrakhman Lahabato (unsur pemberi kerja)

Alif Noeryanto Rahman (unsur tokoh masyarakat)

Delapan Anggota Baznas

Dalam rapat yang sama, DPR turut mengesahkan delapan anggota Baznas dari unsur masyarakat, yakni:

Dikdik Sodik Mudjahid

Zainut Tauhid Sa’adi

Rizaludin Kurniawan

Saidah Sakwan

Syarifuddin

Idy Muzayyad

Mokhamad Mahdum

Neyla Saida Anwar

Badan Supervisi LPS

Selain itu, DPR menyetujui Taufikurahman sebagai calon anggota Badan Supervisi LPS untuk sisa masa jabatan 2023–2028, menggantikan Farid Azhar yang mengundurkan diri.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPR Ingatkan Presiden Tak Punya Wewenang Tolak Mundur Wapres

DPR Ingatkan Presiden Tak Punya Wewenang Tolak Mundur Wapres

Ahmad Doli Kurnia menegaskan pengunduran diri Wapres Gibran tak bisa sekadar disetujui Presiden dan harus merujuk pada UUD 1945.

PKB Mulai Tampung Aspirasi Soal Polemik Wapres Gibran di DPR

PKB Mulai Tampung Aspirasi Soal Polemik Wapres Gibran di DPR

Fraksi PKB DPR RI mulai menerima desakan dari sejumlah pengurus DPC di berbagai daerah terkait polemik Wakil Presiden Gibran.

Skandal Penyadapan Presiden, DPR Dorong Jerat Pelaku dengan Pasal Makar dan Tipikor

Skandal Penyadapan Presiden, DPR Dorong Jerat Pelaku dengan Pasal Makar dan Tipikor

Ketua Komisi III Habiburokhman desak pengusutan penyadapan Presiden tak hanya UU ITE, tapi juga pasal makar dan Tipikor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer