KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pengamat Kebijakan Publik, Iwan Setiawan, mendesak Polri untuk memperluas penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta aparat tidak hanya berhenti pada 20 korporasi yang saat ini tengah dibidik Bareskrim Polri.
Iwan menyoroti perlunya pendalaman terhadap perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Sinarmas Group. Desakan ini muncul setelah adanya informasi bahwa otoritas Singapura memanggil sejumlah perusahaan terkait dugaan kabut asap lintas batas, termasuk tiga entitas yang disebut berafiliasi dengan Sinarmas.
Baca Juga: Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran, Partai Demokrat Masih Bersikap Hati-hati
"Menurut saya, Polri harus bekerja secara profesional, objektif, dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus karhutla. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam kepada perusahaan tertentu, tetapi tumpul terhadap korporasi besar yang memiliki kekuatan ekonomi maupun kedekatan politik," ujar Iwan, Selasa (3/11/2026).
Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran nama entitas Sinarmas dalam daftar 20 korporasi yang diumumkan Polri perlu dijelaskan secara transparan. Menurutnya, jika terdapat bukti awal atau indikasi keterlibatan, maka perusahaan terkait wajib dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
Baca Juga: Komnas Perempuan Desak Pemerintah Bebaskan Pajak Produk Menstruasi
Iwan juga menyinggung potensi hambatan penegakan hukum akibat kedekatan korporasi dengan lingkar kekuasaan. Ia secara spesifik menyebut dugaan kedekatan petinggi Sinarmas dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak boleh menjadi faktor penghambat proses hukum.
"Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada korporasi yang kebal hukum karena memiliki kekuatan modal atau kedekatan dengan elite politik, termasuk dengan Presiden ke-7 Jokowi," tegasnya.
Meski demikian, Iwan tetap menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan yang dilakukan aparat bukan berarti menyatakan perusahaan langsung bersalah, melainkan bagian dari proses hukum yang harus berjalan berdasarkan fakta.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa wibawa negara dipertaruhkan dalam kasus ini. Iwan berharap Polri tidak kalah oleh pengaruh oligarki dan mampu menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi siapa pun, tanpa memandang skala usaha maupun pengaruh politik.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
