KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Anggaran pendidikan dalam batang tubuh APBD 2026 tengah disisir dan dipilah untuk disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan daerah.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menyebut skala prioritas pendidikan saat ini penambahan gedung sekolah baru SMA/SMK/MA yang jadi kewenangan provinsi.
Karena itu dinas mengajukan surat usulan ke DPRD Kaltim agar ada anggaran pendidikan yang sudah disusun tahun ini kembali disesuaikan.
Baca Juga: Aspirasi Meningkat! Kamus Usulan Pokir DPRD Kaltim 2027 Bertambah Jadi 167 Judul Kegiatan
Tiga daerah jadi fokus penambahan gedung sekolah baru. Balikpapan, Kutai Timur, dan Berau. Dari ketiga itu, kata Armin, Balikpapan jadi yang paling prioritas.
"Di sana (Balikpapan), sangat perlu sekolah baru. Sesuai arahan Pak Gubernur, harus didongkrak daya tampung sekolahnya," ungkapnya, Rabu, 4 Maret 2026.
Daya tampung SMA sederajat di Kota Minyak, sebutan Balikpapan, sejauh ini hanya 48 persen lulusan SMP. Sementara sisanya belum bisa terakomodasi maksimal. Dari situlah, gubernur meminta dinas agar pos-pos anggaran yang ada dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di daerah.
Beberapa opsi pos anggaran mulai dihitung, salah satunya dari potensi sisa lebih pembayaran gaji yang coba dimanfaatkan. "Termasuk Bosda jika memungkinkan secara aturan," jelasnya.
Di sisi lain, DPRD Kaltim sejatinya menjadwalkan pembahasan penyesuaian anggaran itu pada 4 Maret 2026. Namun rapat urung digelar. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berhalangan karena agenda dinas luar daerah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut pembahasan tak bisa dipaksakan. “Karena ini membahas soal anggaran yang sifatnya prinsip, mau tak mau ya kita tunda dulu. Belum tahu kapan digelar lagi, menyesuaikan jadwal eksekutif dan legislatif,” ujarnya singkat.(*/riz)
Editor : Muhammad Rizki