KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengikuti rapat koordinasi kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di IKN, Rabu (19/11). Kesempatan bagi pemerintah daerah berdiskusi dengan wakil rakyat yang duduk di Senayan.
Pemkot Balikpapan telah berupaya menyampaikan pendapat. Terutama berkaitan kondisi keuangan daerah paska kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Dia berharap, ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap Benua Etam. “Karena Kaltim menyumbang devisa cukup tinggi hingga Rp 800 triliun per tahun,” katanya usai rapat paripurna, Kamis (20/11).
Bagus menjelaskan, Balikpapan masih memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Seperti angka pengangguran, tingkat kemiskinan, dan kebutuhan berbagai proyek infrastruktur.
Padahal Balikpapan juga bersiap menjadi kota penyangga IKN. “Kita masih butuh dana untuk pemeliharaan jalan rusak,” imbuhnya. Serta pengadaan yang menunjang kebutuhan masyarakat.
Itu terpaksa ditunda efek dari pemangkasan dana TKD. “Tapi mudah-mudahan masih bisa berjalan dengan bantuan melalui APBN,” tuturnya. Bagus memastikan Pemkot Balikpapan telah menyusun strategi.
Misalnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan terus menjadi tuan rumah event-event nasional. Sebab dapat berdampak langsung pada tingkat okupansi hotel dan restoran.
Itu semua mampu meningkatkan pendapatan dari sisi pajak daerah. “Kemudian organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta kreatif agar mencari pendapatan daerah lainnya,” ujarnya.
Sementara berkaitan penyesuaian dana TKD yang berkurang Rp 1,05 triliun. Pemkot Balikpapan dan DPRD sudah membahas skala prioritas yakni belanja wajib, mandatory spending, dan standar pelayanan minimum.
Di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tidak boleh berkurang. “Kami menyisir yang kira-kira tidak berdampak langsung ke perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Seperti kegiatan seremonial dan rapat harus dilakukan minimalisasi. “Teman-teman DPRD relatif memahami perubahan nota keuangan. Sehingga perubahan raperda bisa segera ditandatangani,” tutupnya. (*)
Editor : Duito Susanto