SAMARINDA – Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) atau multifinance di Kaltim turut mengalami peningkatan kinerja. Sampai November 2023 perusahaan pembiayaan di Kaltim berhasil menyalurkan piutang mencapai Rp 24,71 triliun meningkat 28,90 persen secara tahunan (yoy). Jika dilihat sektornya pertambangan masih mendominasi penyaluran kredit. Hal ini tak lepas dari dominasi bisnis emas hitam pada pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, selain perbankan pada perusahaan pembiayaan (leasing/multifinance) juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.
“Kinerja multifinance di Kaltim mengalami pertumbuhan positif. Hal ini menandakan dunia usaha di Benua Etam berjalan dengan baik. Saat ini ekonomi sudah berjalan lebih baik, sehingga kembali pada peningkatan kebutuhan masyarakat. Seiring meningkatnya kebutuhan kendaraan, alat berat, dan lainnya, kinerja leasing atau multifinance juga meningkat,” ujarnya, Kamis (8/2).
Dia menjelaskan, penyaluran pembiayaan terbesar ditujukan pada sektor ekonomi pertambangan dan penggalian mencapai Rp 9,62 triliun atau 38,93 persen dari total penyaluran pembiayaan mencapai 24,71 triliun. Selanjutnya, dari perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai Rp 3,39 triliun atau 13,72 persen dari total penyaluran dana.
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya mencapai Rp 2,54 triliun, atau berkontribusi 10,28 persen. Pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai Rp 1,72 triliun atau 6,96 persen. Pengangkutan dan pergudangan Rp 1,17 triliun atau 4,76 dari total kredit. Bukan lapangan usaha lainnya Rp 1,07 triliun dengan kontribusi 4,34 persen.
“Masih mendominasinya pertambangan dan penggalian pada perekonomian Kaltim, tentunya ini sejalan dengan dominasi sektor ini pada penyaluran pembiayaan,” ungkapnya.
Menurutnya, adapun daerah yang menyalurkan pembiayaan terbesar adalah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar Rp 5,55 triliun, disusul Kota Samarinda sebesar Rp 5,34 triliun, dan Kota Balikpapan sebesar Rp 4,94 triliun.
Selanjutnya, Kabupaten Kutai Timur Rp 3,40 triliun, Kabupaten Berau Rp 1,79 triliun, Kabupaten Kutai Barat Rp 1,11 triliun, Kabupaten Panajam Paser Utara Rp 932 miliar, Kabupaten Paser Rp 793 miliar, Kota Bontang Rp 819 miliar, dan Kabupaten Mahulu Rp 23 miliar.
“Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan penyaluran terbesar tentunya karena pertambangan di Kaltim kebanyakan berada di kabupaten tersebut,” pungkasnya. (dwi)
