KALTIMPOST.ID- Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Bontang membuat Pemkot Bontang tak ingin berlama-lama menunggu kajian. Skema ganjil-genap untuk kendaraan roda empat mulai disiapkan sebagai langkah cepat mengurai kepadatan pengisian Pertalite yang belakangan mengganggu aktivitas warga dan pelaku usaha di sekitar SPBU.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan opsi kebijakan tersebut setelah melihat antrean yang semakin mengganggu. Ganjil-genap dinilai menjadi langkah yang relatif cepat diterapkan dibandingkan harus menunggu kajian panjang.
“Kalau mau kajian proper bisa tiga bulan. Sementara persoalannya harus segera kita antisipasi,” kata Arif saat rapat penanganan antrean kendaraan pengisi BBM bersubsidi Pertalite, Jumat (28/8/2026) di Ruang Rapat DPMPTSP.
Baca Juga: Geram Dishub Absen Rapat Antrean Pertalite, Ketua Komisi C DPRD Bontang Buka Suara
Menurutnya, rencana itu akan lebih dulu dikoordinasikan dengan pimpinan. Jika mendapat arahan untuk segera diterapkan, surat edaran akan disiapkan dalam waktu dekat. Pemkot Bontang juga telah menerima contoh surat edaran yang diterapkan di Balikpapan.
Arif menyebut, secara teknis pemerintah tidak bisa begitu saja menyalin kebijakan dari daerah lain. Kondisi Bontang berbeda, terutama dari sisi jumlah SPBU yang menjadi alternatif bagi masyarakat.
"Balikpapan SPBU-nya cukup banyak. Kalau lima SPBU diatur, masyarakat masih punya banyak pilihan. Di Bontang alternatifnya tidak sebanyak itu, jadi harus dipikirkan matang-matang,” ucapnya.
Karena itu, penerapan ganjil-genap di Bontang nantinya tidak akan dibuat serumit skema daerah lain. Pemerintah lebih mempertimbangkan aturan sederhana yang fokus pada pembatasan kendaraan roda empat sesuai nomor pelat.
Baca Juga: Usut Pemalsuan Tanda Tangan Hibah Penelitian, Senat Unmul Pelajari Laporan Tim Peneliti
Arif menjelaskan, kendaraan roda empat dipilih karena lebih mudah dipantau melalui sistem digital yang digunakan saat pembelian BBM bersubsidi. Sementara jumlah sepeda motor jauh lebih banyak dan mekanisme pemantauannya dinilai berbeda.
“Paling tidak kita coba mengurai antreannya dulu. Kalau kendaraan mobil diatur ganjil-genap, secara logika jumlah kendaraan yang masuk bisa berkurang cukup signifikan,” tutur dia.
Ia memperkirakan, penerapan kebijakan tersebut dapat memangkas kepadatan antrean. Bahkan jika pengurangannya belum mencapai separuh, penurunan sekitar 30 persen saja sudah dianggap membantu.
Baca Juga: Siap-Siap! Pengawasan Jam Operasional BBM Subsidi Balikpapan Dikawal 35 Petugas dan Kamera CCTV
Pemkot menargetkan pembahasan teknis dapat dilakukan dalam satu hingga dua hari ke depan. Jika proses koordinasi berjalan sesuai rencana, kebijakan tersebut ditargetkan mulai diberlakukan pada awal September.
Di sisi lain, Arif menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan baru justru menimbulkan persoalan lain. Pasalnya, keterbatasan jumlah SPBU di Bontang membuat pengaturan distribusi dan antrean harus dilakukan secara hati-hati.
“Jangan sampai kita memecahkan satu masalah, tetapi kemudian menimbulkan masalah baru,” tutur dia. Koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga juga terus dilakukan. Arif mengaku berkomunikasi setiap hari dengan pihak Pertamina untuk memastikan distribusi Pertalite ke Bontang tidak ikut terganggu akibat persoalan antrean.
Bagi pemerintah, langkah cepat diperlukan karena antrean bukan hanya menyulitkan konsumen. Aktivitas usaha di sekitar SPBU juga ikut terdampak lantaran kendaraan mengular hingga ruas jalan dan mengganggu mobilitas masyarakat. Jika kebijakan ganjil-genap dapat diterapkan tanpa menghambat distribusi BBM, pemerintah berharap kepadatan antrean Pertalite di Bontang bisa segera ditekan. (riz)
Editor : Muhammad Rizki