KALTIMPOST.ID- Polemik antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU Kota Bontang terus berlangsung hingga saat ini. DPRD Bontang menilai persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan tingginya konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan pola distribusi dan pasokan BBM yang belum optimal.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat pembahasan antrean BBM bersama pemerintah di ruang DPMPTSP Bontang, Jumat (28/8/2026). DPRD mempertanyakan mekanisme penyaluran Pertalite ke SPBU, termasuk jumlah pasokan yang diterima dan waktu kedatangan BBM.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Winardi mengatakan, setiap SPBU disebut telah melakukan deposit pemesanan BBM sekitar 16 kiloliter (KL). Namun, jumlah yang diterima tidak selalu sesuai dengan pemesanan.
Baca Juga: DPRD Bontang Pertanyakan Pasokan Pertalite: Pesan 16 Kiloliter yang Datang Hanya 8 Kiloliter
“Mentang-mentang Pertamina yang punya jadi seenak-enaknya mengatur. Benahi itu distribusinya,” kata Winardi. Selain jumlah pasokan, persoalan waktu pengiriman juga menjadi sorotan. BBM yang seharusnya tiba sekitar pukul 08.00 Wita, disebut baru diterima SPBU sekitar pukul 16.00 Wita. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap ketersediaan Pertalite dan panjangnya antrean kendaraan.
Data distribusi yang dibahas menunjukkan pola pasokan berbeda di sejumlah SPBU. Di SPBU Kopkar Kilometer 6, misalnya, Pertalite disalurkan sekitar 16 KL dan disebut dapat datang satu mobil setiap hari. Sementara untuk Pertamax, polanya di hari pertama 16 Kl, hari kedua 16 KL, dan di hari ketiga 8 KL.
Sementara tangki yang dimiliki SPBU ini untuk Pertalite tembus 60 KL dan pertamax 30 KL. Sepekan belakangan ini distribusi pertalite di SPBU ini mendapat tambahan imbas sanksi yang menimpa SPBU Tanjung Laut. Menjadi 24 KL tiap harinya.
Baca Juga: Pemadaman Listrik Berulang, DPRD Samarinda Desak PLN Beri Kompensasi ke Warga
SPBU Akawy juga menerima pasokan Pertalite dengan volume dengan skema selang-seling. Antara 8 KL dan 16 KL. Untuk Pertamax, pasokannya tercatat sekitar 8 KL dengan jeda satu hari tanpa pengiriman. Kapasitas tangki yang dimiliki SPBU ini untuk seluruh produk masing-masing 22 KL.
Sementara itu, SPBU Kilometer 3 mendapatkan Pertalite sekitar 8 KL setiap hari. Untuk Pertamax, pengiriman berada di kisaran 8 KL dua hari sekali. Adapun Solar dikirim dengan volume yang tidak tetap, antara 8 KL hingga 16 KL. Kapasitas tangki disebut sekitar 33 KL untuk pertalite. Sedangkan untuk Solar, kapasitasnya sekitar 32 KL, dengan pengiriman yang dapat dilakukan dalam volume 8 KL atau 16 KL.
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam mempertanyakan mengapa kapasitas penyimpanan yang tersedia belum diimbangi dengan distribusi yang lebih optimal. Menurutnya, jika stok dan kapasitas penyimpanan memungkinkan, pasokan seharusnya dapat diatur lebih baik sehingga masyarakat tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.
“Ini tiap SPBU bisa menampung semua, kenapa harus ditahan? Apa alasannya,” tanya Rustam. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Bontang disebut masih memiliki sisa kuota Pertalite. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan, terdapat sekitar 2.475 KL sisa kuota dari 2025. Sementara berdasarkan data semester I, sisa kuota Pertalite juga tercatat sekitar 12.656 KL.
Baca Juga: Berbahaya Bagi Pengunjung! DPRD Paser Temukan Kabel Listrik Semrawut di Hutan Kota
DPRD khawatir sisa kuota tersebut tidak terserap secara maksimal apabila pola distribusi tidak segera dibenahi. Di sisi lain, masyarakat justru masih menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan Pertalite. Padahal, ketika distribusi berjalan lancar, pasokan Pertalite yang dapat disalurkan setiap hari disebut mencapai sekitar 56 ribu liter untuk lima SPBU di Bontang.
Lima SPBU yang menjadi titik penyaluran tersebut yakni SPBU Akawy, Kopkar Kilometer 6, Kilometer 3, Tanjung Laut, dan KS Tubun. Selain itu, terdapat pula penyaluran Pertalite dengan pola berbeda di SPBU KS tubun, yang disebut menerima sekitar 8 KL Pertalite dalam satu kali pengiriman setiap pekan.
Rustam menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar persoalan antrean Pertalite Bontang tidak terus berulang. Menurutnya, distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan kapasitas masing-masing SPBU.
Di tengah persoalan pasokan, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga menjadi perhatian. Di SPBU Tanjung Laut, ditemukan kasus barcode yang tercatat tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Temuan tersebut kemudian ditindak dengan pemberian sanksi.
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan Pertalite bersubsidi benar-benar diterima konsumen yang berhak sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan dalam distribusi.
Sebelumnya, antrean Pertalite juga terlihat di SPBU Kopkar Kilometer 6, Jalan Brigjen Katamso, Selasa (25/8/2026). Pantauan Bontangpost.id sekitar pukul 09.44 Wita menunjukkan antrean kendaraan memanjang hingga melewati Simpang Tiga Yabis.
Antrean didominasi sepeda motor dan mobil yang hendak mengisi Pertalite. Pengelola SPBU bahkan menerapkan dua jalur antrean untuk mengurai kepadatan. Namun, panjangnya antrean membuat sebagian kendaraan mengambil badan Jalan Brigjen Katamso.
Direktur Utama SPBU Kopkar Muhammad Jufri mengatakan penerapan dua jalur dilakukan karena antrean kendaraan terus memanjang. “Ini antrean sudah panjang, khawatirnya makin panjang. Makanya kita terapkan sistem antrean dua jalur,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki