KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang dibanderol seharga Rp 8,5 miliar memantik reaksi keras di tingkat pusat.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengkritik tajam nominal tersebut yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap masyarakat.
Ketua Bappilu PKS itu mengingatkan bahwa hakikat seorang pemimpin adalah melayani, bukan mengutamakan fasilitas pribadi.
Ia merujuk pada prinsip “leaders eat last”, di mana kepentingan rakyat harus berada di atas kenyamanan pejabat.
"Secara logika dan etika, angka Rp 8,5 miliar untuk satu unit mobil itu keliru. Semestinya pemimpin punya empati dan menjadi pihak paling akhir yang menikmati fasilitas mewah," ujar Mardani kepada awak media, Jumat (27/2).
Baca Juga: KPK Soroti Pengadaan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar Pemprov Kaltim, Ingatkan Risiko Markup dan Korupsi
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut bukan tanpa alasan.
Menurutnya, pemilihan kendaraan dengan spesifikasi tinggi didasarkan pada kebutuhan operasional untuk menjangkau pelosok Benua Etam yang memiliki karakteristik geografis ekstrem.
Sri mencontohkan, Gubernur berkomitmen untuk meninjau langsung persoalan infrastruktur yang kerap dikeluhkan warga, seperti di wilayah Bongan.
Untuk menembus medan yang berat dan memastikan mobilitas kepala daerah tetap efektif, diperlukan kendaraan yang andal serta representatif.
"Pak Gubernur ingin melihat sendiri kondisi di lapangan. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang memadai," terang Sri Wahyuni.
Meski alasan teknis telah dibeberkan, perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan operasional dan efisiensi anggaran di tengah publik Kaltim diprediksi akan terus bergulir.(*)
Editor : Dwi Puspitarini