KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, meminta Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim menyiapkan program jangka panjang untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir terjadi setiap tahun.
Menurut Sabaruddin, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan saat kebakaran terjadi.
Baca Juga: Pengamat Minta Perusahaan Bertanggung Jawab Penuh Atas Perimeter Karhutla
Pemerintah kata dia, perlu memiliki konsep penanganan yang terencana agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Ia mengatakan, Disbun Kaltim telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah kebakaran. Namun, upaya tersebut perlu diikuti dengan perencanaan yang lebih matang untuk menghadapi potensi karhutla pada tahun-tahun mendatang.
“Karena kebakaran bukan hanya tahun ini saja, hampir setiap tahun itu langganan terjadi kebakaran. Kami minta program ke depannya,” ujar Sabaruddin pada Selasa (27/10).
Baca Juga: Komisi II DPRD Kaltim Soroti Konflik Lahan Sawit yang Masih Terus Terjadi
Ia menilai, pola penanganan yang berulang setiap tahun perlu dievaluasi. Menurutnya, pemerintah jangan hanya sibuk menyiapkan peralatan pemadam, seperti mesin, selang, hingga pembangunan sumur bor ketika ancaman kebakaran kembali muncul.
Sabaruddin menegaskan, langkah antisipasi harus disiapkan sejak dini melalui konsep yang jelas dan berkelanjutan.
Baca Juga: Progres Perbaikan Saluran Jalan DI Panjaitan Balikpapan Capai 77 Persen
Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pada upaya mencegah kebakaran sebelum terjadi.
“Jangan kita hari ini sibuk menyiapkan lagi mesin, menyiapkan lagi selang, menyiapkan lagi untuk membuat sumur bor. Ini kan penyakit setiap tahunan. Kenapa enggak kita antisipasi setiap tahun?” katanya lagi.
Selain menyoroti upaya pencegahan karhutla, Sabaruddin juga menyinggung data lahan perkebunan di Kaltim yang perlu diverifikasi langsung di lapangan.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan di Kaltim mencapai sekitar 1,4 juta hektare.
Sementara itu, terdapat sekitar 280 ribu hektare yang disebut telah diberikan kepada kelompok plasma. Namun, ia menegaskan angka tersebut masih perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi riil di lapangan.
“Sekarang ini kan hanya hitungan angka-angka saja, tetapi belum kami cek ke lapangan. Apakah memang sesuai dengan data yang disampaikan? Kita lihat nanti di lapangan, apakah memang benar-benar terealisasi,” jelasnya.
Karena itu, Sabaruddin menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap data serta pelaksanaan program di sektor perkebunan.
Dia berharap, Disbun Kaltim tidak hanya menjalankan langkah penanganan saat karhutla terjadi, tetapi juga menyusun strategi pencegahan yang terukur agar risiko kebakaran dapat ditekan secara berkelanjutan.(*)
Editor : Sukri Sikki