KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) tancap gas mengejar target universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2026. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 49.640 pekerja rentan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman ditargetkan masuk dalam payung perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui sokongan APBD murni maupun perubahan.
Langkah strategis ini dibahas serius dalam agenda asistensi monitoring dan evaluasi (monev) percepatan capaian jaminan sosial yang digelar secara daring, Jumat (24/4).
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kubar Kamius Junaidi menyebut bahwa perlindungan bagi pekerja, baik sektor formal maupun informal, adalah prioritas untuk menjaga stabilitas ekonomi warga.
Baca Juga: Proyek Jalan Sp Blusuh-Batas Kalteng, Tahap Rigid Beton Dimulai, Pengendara Wajib Waspada!
"Kami berkomitmen memastikan setiap pekerja di Kutai Barat, terutama mereka yang berisiko tinggi atau pekerja rentan, merasa aman saat bekerja. Ini bukan sekadar angka, tapi soal ketenangan keluarga mereka di rumah," ujar Kamuis Junaidi di sela rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda tersebut.
Berdasarkan data terbaru hingga triwulan kedua 2026, progres jaminan sosial di Kubar menunjukkan tren positif namun masih memerlukan akselerasi. Total target 2026 sebanyak 49.640 pekerja rentan. Sudah terealisasi 27.055 orang yang di-cover APBD. Sisa target 22.585 orang.
Untuk menambal celah sekitar 22 ribu jiwa yang belum ter-cover, pemkab tengah menyusun skema pendanaan melalui mekanisme APBD Perubahan 2026 atau sumber pendanaan sah lainnya.
Baca Juga: Kursi Sekda Kubar Mulai Dilelang, PNS se-Kaltim Berpeluang Rebut Jabatan Tertinggi ASN
Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang turut hadir secara virtual juga melakukan kroscek mendalam terkait sinkronisasi data anggaran daerah.
Pemkab Kubar diminta terus memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meminimalkan kendala teknis pendaftaran di lapangan.
"Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan. Kami optimistis sisa target bisa segera terakomodasi agar produktivitas pekerja kita terus meningkat tanpa rasa cemas akan risiko kerja," tutup Kamius.
Dengan perlindungan ini, diharapkan angka kemiskinan ekstrem akibat kecelakaan kerja atau kematian kepala keluarga dapat ditekan secara signifikan di Kutai Barat. (*)
Editor : Duito Susanto