TENGGARONG - Pemkab Kukar terus memperjuangkan nasib Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer. Mereka diharapkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Perjuangan itu tidak lepas dari komitmen pemerintah menata tenaga honorer, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri membawa Sekkab Kukar Sunggono dan jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Jakarta, Jumat (11/7) lalu.
Bupati beserta rombongan bertemu Kepala BKN RI, Zudan Arief Fakhrullah untuk membahas nasib sejumlah honorer di Kukar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ditegaskan bahwa hanya ada dua status kepegawaian di lingkungan pemerintah. Yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kini, Kukar masih memiliki 481 THL. Jika perjuangan ini membuahkan hasil, maka akan menjadi angin segar bagi ratusan THL. Aulia pastikan bahwa pemerintah berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga non-ASN yang selama ini mengabdi dalam sistem pemerintahan daerah bertahun-tahun.
“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat Kukar, semoga pengangkatan THL. Baik itu R3, R4, dan Tampungan ini bisa kita selesaikan tahun ini juga,” pintanya.
Sekretaris BKPSDM Kukar, Rokip mengatakan bahwa tes PPPK tahun 2024 telah dilaksanakan dengan kuota 5.305 orang. Tahap pertama telah dilantik oleh bupati saat itu, Edi Damansyah sebanyak 3.870 orang Mei lalu dan enam orang belum mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Pada tahap kedua, ada 1.429 calon PPPK yang lolos. Mereka menunggu tahapan pelantikan sebelum Oktober. Dari seleksi PPPK 2024, menyisakan 481 honorer. Terdiri dari 83 THL R3, yakni 33 tenaga teknis, 33 tenaga kesehatan dan 19 guru.
Kemudian 344 R4, yakni 259 tenaga teknis, 83 tenaga kesehatan dan tiga guru. Terdapat 12 guru belum bersertifikat yang masuk R5, dan 40 tampungan.
"Teman-teman tampungan ini adalah non-ASN yang datanya masuk BKN karena CPNS, namun tidak dapat formasi. Jadi mereka tidak masuk PPPK, jadi kami siapkan tampungan kerja paruh waktu," tutup Rokip. (*)
Editor : Sukri Sikki