KALTIMPOST.ID, SANGATTA–Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2026 dipastikan akan mengalami penyesuaian menyeluruh.
Pagu anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 5,7 triliun berpotensi turun menjadi sekitar Rp 5,1 triliun lebih.
Penyesuaian tersebut menyusul hasil evaluasi pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan yang menemukan adanya kelebihan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Kutim sebesar Rp 615 miliar.
Kondisi itu mengharuskan pemerintah daerah melakukan koreksi terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun.
Sekretaris Kabupaten Kutim sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rizali Hadi mengatakan, pembahasan penyesuaian anggaran akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Jadi kita harus melakukan penyesuaian itu. Dalam waktu dekat kita akan melakukan pergeseran,” kata Rizali.
Ia menyebutkan, evaluasi tidak hanya menyasar sektor tertentu, melainkan hampir seluruh pos anggaran. Penentuan kegiatan yang ditunda atau dikurangi akan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
“Hampir semua (pos anggaran dievaluasi). Nanti kami lihat prioritasnya, mana yang pantas kita tunda, mana yang sekiranya bisa kita kurangi, atau dialihkan ke tahun depan,” ujar Rizali.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kutim, Jimmi. Ia menjelaskan bahwa penurunan pagu APBD merupakan konsekuensi dari koreksi pemerintah pusat yang tidak dapat dihindari.
“Ini langkah yang tidak bisa dihindari. Anggaran harus disesuaikan karena hasil evaluasi dari pemerintah pusat menyatakan ada kelebihan sekitar Rp615 miliar dari DBH,” Jimmi.
Menurutnya, penyesuaian anggaran akan berdampak pada berbagai pos belanja, termasuk belanja operasional perangkat daerah serta usulan kegiatan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Termasuk semua. Kalau ada kekurangan dana, ya mau tidak mau harus diambil dari kegiatan-kegiatan seperti itu,” kata Jimmi kepada awak media.
Namun, Jimmi memastikan program prioritas daerah tetap menjadi perhatian utama. Ia menegaskan, 50 program prioritas bupati yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dijalankan, meski kemungkinan mengalami pengurangan nilai atau volume kegiatan.
“Program prioritas tetap harus jalan. Mungkin nilainya yang dikurangi, tapi tetap dilaksanakan,” tegasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A