KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Besarnya anggaran Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai belum berbanding lurus dengan dampak yang dirasakan masyarakat. DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti arah kebijakan pembangunan yang dianggap belum tepat sasaran.
Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutim, Faizal Rachman, menyebut persoalan utama Kutim saat ini bukan pada keterbatasan anggaran, melainkan arah pembangunan yang belum jelas.
“Kutai Timur bukan kekurangan anggaran, tapi kekurangan arah,” tegasnya, Kamis (2/4).
Baca Juga: Disorot Rp 25 Miliar untuk Renovasi Rumah Jabatan, Wagub Kaltim Seno Aji: Itu Hal Lumrah
Dia memaparkan, sejumlah indikator menunjukkan struktur ekonomi Kutim masih rapuh dan bergantung pada sektor ekstraktif. Pertumbuhan ekonomi tercatat hanya 1,05 persen.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka 6,34 persen. Di sisi lain, kontribusi sektor industri baru menyentuh 5,81 persen.
“Ini menunjukkan ekonomi kita masih sangat tergantung pada sektor tambang,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai kontras dengan besarnya alokasi anggaran di sejumlah sektor strategis.
Baca Juga: Saat Gempa 7,6 Mengguncang: Jalan Bergoyang, Warga Lari, Bangunan Runtuh, 1 Nyawa Tak Tertolong
Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan, anggaran pendidikan telah melampaui Rp 2 triliun, sementara sektor pekerjaan umum dan perumahan mencapai lebih dari Rp 3 triliun.
Namun, capaian di lapangan dinilai belum optimal. Jalan dengan kondisi mantap baru sekitar 34 persen, begitu pula dengan cakupan layanan air minum yang masih di kisaran angka yang sama.
“Pertanyaannya, ke mana dampak dari anggaran sebesar itu?” katanya.
Menurut dia, sektor-sektor yang seharusnya menjadi penopang masa depan ekonomi daerah, seperti pertanian, UMKM, dan industri pengolahan, justru belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
Fraksi GAP menilai tantangan pemerintah daerah saat ini tidak lagi sebatas administrasi, melainkan menyangkut ketepatan arah kebijakan, efektivitas belanja, serta keberanian melakukan transformasi ekonomi.
Untuk itu, pihaknya mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya reorientasi belanja daerah ke sektor produktif yang menciptakan nilai tambah, penguatan hilirisasi di sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian, serta peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program organisasi perangkat daerah (OPD) juga dinilai penting dilakukan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan besarnya anggaran, tapi besarnya dampak yang dirasakan,” ujarnya.
Dia menegaskan, Kutim harus berani melakukan perubahan mendasar. Dari daerah yang selama ini bertumpu pada sumber daya alam, menjadi daerah dengan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. (*)
Editor : Duito Susanto