KALTIMPOST.ID, Wacana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah lewat jalur laut kembali ramai diperbincangkan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan, banyak perusahaan yang tertarik memfasilitasi perjalanan ini, bahkan sudah mempresentasikan rencana mereka ke Kementerian Agama.
“Banyak sih perusahaan-perusahaan yang pernah datang ke kantor, mempresentasikan itu, tapi beliau juga belum punya kapal. Belum punya kapal,” jelas Nasaruddin usai rapat di Kemenko PMK, Kamis (10/7/2025).
Menurut Nasaruddin, biaya perjalanan haji via laut sangat bergantung pada jumlah operator yang terlibat.
“Kalau banyak saingannya bisa murah. Tapi kalau pemain tunggal, mahal,” tegasnya.
Saat ini, sebagian besar perusahaan yang berminat justru belum memiliki kapal sendiri dan kemungkinan akan bekerja sama dengan pihak luar negeri, sehingga ongkosnya bisa membengkak.
Baca Juga: Jutaan Rekening Bansos Diblokir, Apa Sebenarnya yang Terjadi? Temuan PPATK Bikin Kaget!
Menag menyoroti daya tampung besar kapal laut dan kesiapan fasilitas di Arab Saudi untuk melayani jemaah sepanjang tahun, meski tidak dalam jumlah masif.
“Mereka itu minta apakah itu bisa kita lakukan. Kapal laut daya tampungnya banyak. Kalau fasilitas di Saudi Arabia-nya itu saya lihat sepanjang tahun juga ada. Cuma tidak dalam jumlah besar. Saya kira begitu saja,” ungkapnya.
Namun, Nasaruddin menegaskan, wacana ini masih butuh kajian mendalam, terutama dari segi waktu dan efisiensi biaya.
“Sudah lama diwacanakan itu, tapi Malaysia kayaknya lebih agresif. Kita masih perlu banyak pertimbangan. Pertama dari segi waktu, karena sangat lama,” jelasnya.
Ia mengingatkan, perjalanan haji via kapal di masa lalu seperti Belle Abeto dan Gunung Jati bisa memakan waktu tiga hingga empat bulan.
“Sekarang mungkin kapalnya lebih cepat. Jalur laut itu memang ada, tapi lebih cocok untuk negara-negara yang jaraknya lebih dekat, seperti Mesir. Kalau kita kan jauh, jadi perlu dihitung ulang,” tambahnya.
Baca Juga: Drama Tali Rafia di Kelas SD, Saat Ibu Tak Rela Anaknya Duduk di Belakang
Nasaruddin membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengambil peran lebih besar, bahkan membentuk lembaga khusus yang memfasilitasi layanan haji dan umrah via jalur laut.
“Mungkin nanti yang akan menindaklanjuti itu dari pihak swasta. Mungkin ada lembaga khusus dari swasta yang akan memfasilitasi mereka,” ujarnya.
Untuk umrah, Nasaruddin mengakui sudah ada jemaah Indonesia yang menempuh jalur laut, meski tidak langsung dari tanah air.
“Biasanya mereka terbang dulu ke negara terdekat, lalu melanjutkan perjalanan naik kapal pesiar ke Tanah Suci. Tapi itu jumlahnya masih sangat sedikit,” katanya.
Setelah lawatan Presiden Prabowo Subianto dan Nasaruddin ke Arab Saudi, pemerintah Indonesia mulai menjajaki komunikasi dengan otoritas Saudi untuk membuka jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan haji dan umrah.
“Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut,” kata Nasaruddin. ***
Editor : Dwi Puspitarini