KALTIMPOST.ID, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa data penerima subsidi LPG masih dimatangkan. Pernyataan yang dilontarkannya menanggapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai tingginya subsidi LPG.
“Menyangkut subsidi tentang satu data, itu masih dalam proses pematangan, ya,” ucap Bahlil usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025), seperti yang dilansir laman JawaPos.com.
Tidak hanya itu, ia menyebut Kementerian ESDM menggandeng BPS sebagai upaya mematangkan data penerima subsidi LPG.
Dengan demikian, tambah Bahlil, subsidi untuk LPG 3 kg dapat tersalur dengan tepat sasaran. Ia juga menjelaskan, pematangan data penerima subsidi itu sudah disiapkan sejak awal 2025.
Pematangan data serupa juga berlaku untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pada Januari 2025, Bahlil mengungkapkan bahwa data penerima subsidi tersebut bersumber dari data Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pemerintah memutuskan untuk menyatukan data tersebut lewat BPS. Penyatuan data dari berbagai pemangku kepentingan bertujuan untuk menangkal terjadinya tumpang tindih pendataan agar subsidi lebih tepat sasaran.
Setelah pemerintah tuntas mendata para penerima subsidi, maka Bahlil bakal segera mengumumkan skema dan siapa saja penerima subsidi. “Jadi, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya, mungkin belum baca data,” ungkap Bahlil.
Sebelumnya, pada Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli barang-barang subsidi seperti Pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg) sebelum selisih harga keekonomian dan yang dibayar masyarakat ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
LPG 3 kg memiliki harga asli Rp 42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat sebesar Rp 12.750 per tabung, atau disubsidi sebesar Rp 30.000 (70 persen).
Subsidi tersebut memakan anggaran Rp 80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.
Selain itu, Purbaya juga menyoroti Pertalite dengan harga seharusnya Rp 11.700 per liter, dijual dengan harga Rp 10.000 per liter atau disubsidi Rp 1.700 per liter (15 persen). Total anggaran untuk subsidi tersebut sebesar Rp 56,1 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan.
Lebih lanjut, Purbaya juga menegaskan bahwa selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat lewat pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergy. (*)
Editor : Almasrifah