KALTIMPOST.ID,TARAKAN-Gelombang protes mahasiswa kembali memanaskan atmosfer politik di Kalimantan Utara (Kaltara).
Puluhan aktivis mahasiswa menggeruduk Gedung DPRD Kota Tarakan pada Senin (6/4) sore. Kedatangan mereka membawa satu isu sentral.
Mereka melakukan penolakan keras terhadap alokasi anggaran makan dan minum (mamin) DPRD Kaltara yang dinilai fantastis, mencapai Rp 12,48 miliar.
Pantauan di lapangan, pergerakan massa dimulai dari Gedung KNPI sekitar pukul 15.30 Wita. Konvoi mahasiswa yang dikawal ketat Satlantas Polres Tarakan ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat, mengingat aksi bertepatan dengan jam pulang kantor.
Setibanya di depan markas wakil rakyat tersebut, massa langsung membentangkan spanduk bernada kecaman. Aparat gabungan dari Kepolisian, Satpol PP, hingga armada Pemadam Kebakaran tampak bersiaga penuh di balik gerbang besi guna mengantisipasi eskalasi massa.
Dalam orasinya, para demonstran mengkritik tajam ketimpangan kebijakan anggaran. Mereka menilai, di saat pemerintah sering kali menggaungkan efisiensi anggaran untuk sektor pendidikan serta nasib guru dan pelajar, pihak legislatif justru mengalokasikan dana miliaran rupiah hanya untuk urusan konsumsi.
"Ini ironis. Anggaran dinaikkan tanpa nurani, sementara saudara-saudara kita di wilayah perbatasan masih berjuang dengan keterbatasan. Kita tidak boleh membiarkan uang rakyat hanya habis untuk urusan perut mereka," teriak salah satu orator di atas mobil komando.
Tak hanya soal konsumsi, massa juga membawa isu mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan ketua DPRD Kaltara. Mereka menyinggung adanya sikap pembelaan terhadap oknum anggota dewan yang diduga tersandung kasus pemalsuan ijazah, yang dinilai mencederai muruah lembaga legislatif.
Enam Tuntutan Utama
Aksi ini membawa enam poin tuntutan krusial yang ditujukan kepada DPRD Kaltara, yaitu mendesak anggota dewan bekerja sesuai mandat undang-undang dengan memprioritaskan kepentingan rakyat; membatalkan dan meninjau ulang anggaran makan-minum yang dianggap tidak efisien; menuntut agar dana mamin dialihkan untuk menyokong sektor pendidikan di Kaltara.
Selanjutnya, mendesak perbaikan laman resmi DPRD Kaltara dengan mencantumkan kolom RAPBD/APBD dan JDIH agar masyarakat bisa ikut mengawasi anggaran; menuntut pencopotan Ketua DPRD Kaltara karena dinilai gagal menjalankan fungsi kepemimpinan; meminta Fraksi Partai Gerindra, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk melakukan pergantian pimpinan guna menjaga stabilitas lembaga.
Sempat Memanas
Ketegangan sempat pecah saat massa aksi mencoba merangsek masuk dan menembus barikade petugas. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian tak terhindarkan. Beruntung, situasi dapat diredam setelah proses negosiasi yang alot.
Sekitar pukul 16.30 Wita, barikade akhirnya dibuka sebagian. Massa diizinkan merapat ke area dalam halaman Gedung DPRD Kota Tarakan untuk melanjutkan penyampaian aspirasi mereka secara langsung. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan dari legislatif di DPRD Tarakan berkaitan dengan aksi massa mahasiswa ini.(*)
Editor : Thomas Priyandoko