KALTIMPOST.ID, Pemerintah mengambil langkah berani dalam mengawal kualitas Program Makan Bergizi Gratis.
Sebanyak 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi ditangguhkan atau dihentikan sementara operasionalnya.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan ketat agar makanan yang sampai ke tangan anak-anak sekolah benar-benar terjaga kualitasnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) tidak segan-segan menghentikan unit yang dianggap belum memenuhi standar prosedur yang ditetapkan.
Baca Juga: Misteri 21 Ribu Motor Listrik MBG, Menkeu Purbaya: Tahun Lalu Kita Tolak!
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa alasan utama penghentian ini berkaitan dengan fasilitas kebersihan dan perizinan kesehatan.
Unit-unit tersebut kedapatan belum memiliki pengolahan limbah yang memadai serta sertifikasi resmi.
"SPPG-SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum daftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," ujar Dadan Hindayana dalam keterangan resminya, Kamis.
Baca Juga: Catat! Bulan Mei 2026 Banyak Tanggal Merah, Tapi Ada Satu yang Bikin Libur Makin Panjang
Demi Standar Kualitas Tinggi
Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan operasional dalam Program Makan Bergizi Gratis akan terus diperkuat melalui peran inspektorat di lapangan. Upaya ini bertujuan agar efektivitas program berjalan maksimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.
Meski ada 1.780 unit yang disetop dari total 26.800 unit yang ada, angka ini disebut sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kecepatan perbaikan di masing-masing unit.
Dadan menjelaskan bahwa proses evaluasi ini terus berjalan setiap minggunya. Jika unit yang ditangguhkan sudah mampu melengkapi persyaratan administrasi dan fasilitas teknis seperti IPAL, maka izin operasionalnya bisa kembali dibuka.
Fokus utamanya adalah memastikan tidak ada celah bagi penurunan kualitas layanan gizi bagi jutaan anak di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Terjawab! Alasan Pencairan TPG April 2026 Masih Tertunda, Ternyata Ini Strategi Baru Pemerintah
Langkah Perbaikan Paling Keras
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut penutupan sementara ini adalah bentuk "peringatan keras" bagi seluruh penyedia layanan. Pemerintah sadar bahwa memberikan makan bagi 82,9 juta anak bukanlah perkara mudah, namun standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan sedikit pun.
Menurutnya, kekurangan yang ditemukan dalam setahun pertama ini akan terus disempurnakan demi masa depan SDM Indonesia.
"Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi, kita sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulkifli Hasan.
Ruang Aduan untuk Sekolah
Selain pengawasan dari internal pemerintah, masyarakat dan pihak sekolah diminta ikut berperan aktif memantau jalannya Program Makan Bergizi Gratis.
Jika ditemukan ada layanan atau menu makanan yang tidak layak, sekolah memiliki hak penuh untuk mengajukan keberatan langsung kepada penyedia layanan maupun melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah.
Zulkifli Hasan menjamin bahwa setiap keluhan akan diproses dengan cepat. Pemerintah telah menyiapkan pusat komando khusus untuk menampung suara dari lapangan agar masalah teknis tidak berlarut-larut.
Keterlibatan publik dianggap menjadi kunci utama kesuksesan program ini dalam jangka panjang.
"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di manapun berada, jika ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkas Menko Pangan tersebut.***
Editor : Dwi Puspitarini