KALTIM POST-Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi memulai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap 4 2026 untuk alokasi Oktober hingga Desember. Penyaluran akhir tahun ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sekaligus menjadi masa transisi sebelum migrasi sistem digitalisasi besar-besaran pada 2027.
Langkah awal pencairan triwulan keempat ini ditandai dengan penyerahan dokumen pemutakhiran data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Kemensos. Basis pencairan periode ini masih mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, pemerintah terus mematangkan langkah digitalisasi data demi menjamin bantuan tepat sasaran. Sistem baru tersebut ditargetkan beroperasi penuh tahun depan.
"Kalau semuanya lancar maka 2027, akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang menjadi bagian dari digitalisasi bansos, jadi data yang mutakhir," ujar Gus Ipul saat menghadiri agenda penguatan perlindungan sosial di GOR Sudiang, Kota Makassar.
Bersamaan dengan agenda pencairan ini, Kemensos mengonsolidasikan pembuatan buku rekening kolektif (Burekol) bagi 4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru. Warga dalam daftar tunggu sejak 2025 hingga pertengahan 2026 akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru melalui empat bank Himbara, yaitu BSI, Mandiri, BRI, dan BNI di 500 kabupaten/kota.
Kemensos juga memperketat sistem verifikasi penerima manfaat. Anggaran belanja bansos reguler akhir tahun ini diprioritaskan mutlak bagi masyarakat rentan yang tercatat dalam klaster Desil 1 hingga Desil 4 pada data kemiskinan.
Perubahan mendasar disiapkan bergulir penuh pada 2027 melalui penghapusan skema bantuan berbasis komoditas fisik. Berbagai program subsidi, seperti beras pangan, BBM, LPG, hingga listrik PLN, akan dialihkan menjadi saldo tunai yang langsung dikirim ke rekening penerima.
Melalui skema Perlinsos 2027, pemerintah menargetkan 48 juta hingga 50 juta keluarga terintegrasi dalam ekosistem jaminan sosial digital. Gerakan lapangan saat ini mulai dikawal oleh 289 ribu agen dari target total 2,4 juta agen perlindungan sosial.
Menghadapi perombakan skema tersebut, seluruh pemilik KKS lama maupun warga rentan diwajibkan memperbarui data registrasi melalui sistem Perlinsos. Warga dapat melapor kepada pendamping sosial, TKSK, PSM, atau operator SIKS-NG setempat, serta mengecek kepesertaan berkala di portal resmi Cek Bansos.(*)
Editor : Thomas Priyandoko