Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Penulis Buku “Empat Titik Lima Dimensi”
KALTIMPOST.ID, Bagaimana jadinya negara ini apabila setiap warganya menginjak-nginjak hukum? Kepercayaannya pada penegak hukum lenyap tak berbekas. Saat itu, hukum rimba bisa jadi satu-satunya pilihan untuk memuaskan dahaga akan hadirnya keadilan.
Masyarakat akan berubah menjadi barbar sebab ulah oknum penegak hukum yang tebang pilih dalam menegakkan hukum. Oleh sebab penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa yang berkuasa dan berharta memiliki potensi besar untuk lolos dari jeratan hukum.
Sebaliknya, kita yang bukan siapa-siapa, tak berharta, dan tak memiliki jaringan ke lingkaran kekuasaan, hanya bisa mengernyitkan dahi dan mengelus dada ketika berhadapan dengan masalah hukum.
Padahal, di negara demokrasi, hukum adalah panglima tertinggi. Bukan politik, bukan pula kekuasaan. Dengan begitu, bisa dipastikan mewujudkan masyarakat madani seakan masih menjadi angan-angan kita hingga hari ini.
Baca Juga: Bukan Sekadar Berburu Reputasi Mentereng
Karena nyatanya, sebagian pemimpin kita, wakil-wakil kita, penegak hukum kita, justru tak menjalankan amanahnya sesuai panduan konstitusi. Begitu terang-terangan tanpa rasa takut mengelabui rakyat hanya untuk memenuhi ambisi kekuasaan dan hasratnya terhadap dunia.
Padahal, supremasi hukum menjadi pilar utama membangun tatanan masyarakat madani. Sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menciptakan suatu tatanan masyarakat yang beradab jika pemegang kekuasaan, legislator, penegak hukum, justru kerap kali menampakkan perilaku culas bak bandit?
Kemunafikan demi kemunafikan ditampilkan tanpa rasa malu. Kebobrokan moral acap kali menjadi tontonan yang menyesakkan dada kita. Betapa banyak pejabat publik yang terkena kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betapa banyak pemimpin kita yang tutur kata dan perbuatannya sama sekali tidak beretika.
Kejujuran dan integritas semacam menjadi barang langka yang sukar ditemukan. Di tengah kondisi seperti itu, kita dipaksa untuk menjadi masyarakat yang beradab, taat, dan hormat terhadap pemimpin.
Padahal, tanpa disuruh dan atau dipaksa sekalipun kita sebenarnya akan berupaya menghargai dan menghormati semua pemimpin kita. Tentu dengan catatan mereka amanah dengan jabatannya.
Lantas, masyarakat madani seperti apa yang kita harapkan jika sebagian pejabat justru bersikap sewenang-wenang dan semau-maunya sendiri? Sama sekali jauh dari nilai-nilai agama.
Mengenai hal itu, Din Syamuddin dalam karyanya berjudul Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani memaparkan bahwa untuk membangun masyarakat madani atau istilah lainnya civil society harus didasarkan pada etika agama.
Menurutnya, agama, bagaimanapun juga harus tetap dijadikan inspirasi dan landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga perilaku keseharian harus merujuk pada ajaran agama agar tercipta tatanan masyarakat yang ideal.
Termasuk agar hubungan antar warga masyarakat, warga dengan pemerintah, berlangsung harmonis dan penuh kesejukan. Pemerintah taat pada konstitusi dan rakyatnya pun patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Menyoal Etika Mahasiswa
Kembali lagi perihal masyarakat madani, pada tahun 1994, konsep mengenai masyarakat madani sebenarnya sudah pernah diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim.
Menurutnya, masyarakat madani mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu: kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling menghargai dan menghormati.
Dalam rangka mengimplementasikan gagasan-gagasan yang mendasari masyarakat madani harus memperhatikan hal-hal penting seperti: prinsip moral, keadilan, kesamaan, musyawarah, dan demokrasi.
Sebelum itu, tepatnya pada tahun 1990, saat berlangsung Simposium Cendekiawan Muslim, Amien Rais sebenarnya sudah pernah mengemukakan pikirannya seputar masyarakat madani.
Ia menerangkan bahwa konsep masyarakat madani sebagai masyarakat yang mampu melahirkan organisasi, inisiatif, dan rangkaian aksi sosial dari bawah, bukan dari pemegang otoritas kekuasaan.
Dalam pandangannya, esensi spiritual religius dalam tatanan sosial tersebut adalah masyarakat yang berakhlak mulia serta mendahulukan keutamaan hidupnya untuk membela kebenaran dan keadilan, sehingga nilai kebaikan menjadi titik tolak harapan manusia untuk memperoleh pertolongan Tuhan.
Kemudian, alasan lainnya kenapa membangun masyarakat madani itu penting dalam kehidupan kita yaitu karena masyarakat madani menjadi salah satu kunci utama menuju peradaban Indonesia yang lebih gemilang di kemudian hari.
Sebab, tatanan masyarakat madani adalah tatanan masyarakat yang paham betul akan hak dan kewajibannya, sadar betul akan posisi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk mengetahui dan memahami betul akan hak-hak politik, ekonomi, dan pendidikan yang harusnya diperolehnya.
Dengan begitu, sekali lagi, dalam membangun masyarakat madani dibutuhkan hukum yang tegak, institusi pemerintahan yang kuat, pendidikan yang berkualitas, partisipasi aktif warga, dan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Baca Juga: Pemuda dan Peradaban Gemilang
Termasuk juga setiap warga berupaya keras untuk menaati peraturan. Begitu juga dengan pejabat negaranya berusaha untuk menjadi pejabat yang amanah dan penuh integritas.
Ditambah lagi, bahwa dalam masyarakat madani negara membuka ruang banyak-banyaknya dan selebar-lebarnya agar setiap warga bisa berperan dalam membangun bangsa dan negara.
Termasuk juga dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama yang telah dicanangkan sebelumnya yakni salah satunya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Intinya, masyarakat dan negara memang perlu saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan tatanan masyarakat madani.
Selain itu, komitmen dan kesungguhan setiap dari kita untuk ikut andil dalam pembangunan nasional, baik itu ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya, perlu dimiliki.
Selanjutnya, selaku penulis, saya berpandangan bahwa poin utamanya sebenarnya adalah terletak pada kualitas pendidikan nasional. Sebab, semakin berkualitas pendidikan kita, masyarakatnya pun akan menjadi masyarakat yang cerdas dan beradab.
Jadi, salah satu cara membangun masyarakat madani adalah meningkatkan kualitas pendidikan nasional dari segala sisinya. Dan itu, ada di tangan elite-elite politik dan penguasa hari ini. Sejauh mana kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan itu berimbas pada peningkatan mutu pendidikan nasional hari ini. (*)
Editor : Almasrifah