Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Bukankah jabatan publik itu adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya? Bukankah kekuasaan adalah jalan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara? Bukan sebaliknya menjadi sarana untuk memperkaya diri dan golongannya masing-masing. Dengan memanfaatkan "Aji Mumpung", norma agama, norma hukum, dan norma sosial pun dilabrak sekehendak hati. Yang ada dalam pikiran pemimpin semacam itu tidak lebih dari persoalan bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Perihal jeritan hati dan kegelisahan rakyat, sama sekali tidak diperhatikan. Sebab, sejak semula yang didambakan sebatas takhta. Pemimpin semacam itu jangan diharapkan bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa. Pemimpin kayak begitu jangan diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat. Sebab, orientasi dan gerak langkahnya hanya tertuju pada bagaimana menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya.
Padahal, ketika dilantik, mereka disumpah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Nyatanya, sumpah tersebut hanya sebatas ucapan kosong yang sama sekali tidak membuat mereka berhati-hati dalam memimpin. Bukankah mereka juga bersumpah atas nama Tuhan yang artinya sebuah perjanjian sakral untuk memegang amanah dengan jujur, adil, dan setia? Sumpah yang secara spiritual dan moral mengikat.
Baca Juga: Negara yang Bekerja
Menjadikan Tuhan sebagai saksi utama atas sumpah yang diucapkan. Tapi apa yang terjadi? Bahkan tidak lama setelah dilantik, sebagian pejabat publik tersebut justru merampok uang negara. Menjadi bandit-bandit berdasi yang sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab, amoral, dan niretika.
Entah sudah berapa banyak pejabat atau pemimpin kita yang terciduk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebagian melancarkan aksinya dengan penuh kesadaran, terencana, penuh intrik, dan sistematis. Yang intinya, bagaimana dompet dan rekeningnya semakin tebal ketika menjabat.
Masalah kelaparan, kemiskinan, pengangguran, maraknya judi online (judol), kekerasan terhadap perempuan, dan sebagainya, tidak menjadi fokus perhatian mereka. Seolah dianggap semua itu bukan menjadi tugasnya. Jangankan untuk mengayomi dan melayani sepenuh hati, untuk sekadar mendengar dengan penuh empati saja, sukarnya minta ampun. Pantaskah mereka duduk di kursi kekuasaan? Pantaskah mereka menerima mandat dari rakyat?
Baca Juga: Politik Kebangsaan Pemuda
Pemimpin yang hanya memikirkan nasib diri, keluarga, dan golongannya saja sejatinya tidak pantas, bahkan tidak berhak menerima mandat dari rakyat. Lalu, kenapa mereka bisa terpilih? Ya, kalau dibahas akan panjang. Demokrasi kita hari ini memungkinkan siapa saja untuk duduk di kursi kekuasaan. Asalkan modal sosial dan finansial mencukupi, semua seolah bisa berjalan dengan mulus.
Mengenai kapabilitas dan integritas, urusan belakangan. Yang terpenting bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Belum lagi politik uang yang masih terus-menerus kita praktikkan dalam alam demokrasi kita. Calon pemimpin yang kere bisa dengan mudah dikalahkan oleh mereka yang terkenal dan cuan-nya melimpah. Sebab, kita pun tidak bisa menutup mata, dalam setiap kompetisi politik, akomodasi itu kadang kala menjadi kunci kemenangan.
Maka jangan heran jika sebagian pemimpin di level daerah hingga pusat itu tidak cukup kredibel untuk mengelola pemerintahan. Dengan begitu, kita pun semakin meyakini, di negeri ini, sistem meritokrasi itu hanya di atas kertas. Nyatanya, integritas dan kapasitas seseorang itu tidak begitu menjadi pertimbangan utama. Idealisme atau gagasan yang ditawarkan pun tidak menjadi indikator penentu agar dicalonkan.
Sebab, tidak sedikit yang memiliki karpet merah untuk menjadi pejabat publik, padahal baru seumur jagung menceburkan diri dalam gelanggang politik. Padahal baru beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan bergabung menjadi anggota atau pengurus parpol. Dampaknya, kader-kader yang benar-benar berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual, dengan gagasannya yang cemerlang dan jam terbang tinggi, tersingkirkan oleh kekuatan modal.
Kompleksitas persoalan perihal dunia demokrasi kita hari ini tentunya tidak bisa semua dipaparkan dalam artikel ini. Pada intinya, demokrasi kita masih belum optimal melahirkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa kesatria. Belum optimal dalam mencetak pemimpin-pemimpin yang nasionalis, agamis, dan patriotik.
Ingat, bukan berarti tidak ada sama sekali. Dalam artian, cukup langka sosok pemimpin yang bermental Pancasila. Pemimpin yang hati dan pikirannya selalu menjadikan rakyat sebagai orientasi utamanya. Pemimpin yang sadar betul bahwa rakyat adalah tuannya dan dia sendiri adalah pelayannya. Terus terang saja, kita mengharapkan lebih banyak lagi pemimpin yang jujur, berani, berintegritas, tegas, visioner, dan siap melayani rakyat dengan sepenuh jiwa raga.
Baca Juga: Semua Nampan Harus Kosong
Maka wajar-wajar saja kita kerap kali mempertanyakan kesungguhan, komitmen, dan integritas pemimpin dalam mengelola negara. Tapi bagaimanapun juga, pesimisme dalam hati harus disingkirkan jauh-jauh. Bolehlah kita meragukan kinerja mereka, tapi jangan sampai asa itu terputus. Jiwa kita harus tetap menggebu-gebu untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju lagi. Indonesia yang dipimpin oleh orang-orang yang berpribadian luhur.
Dipimpin oleh mereka yang perkataan dan perbuatannya senada. Mereka yang bijaksana sejak dalam pikiran. Mereka yang bersedia "hancur lebur" asalkan rakyat makmur. Jadi, kita semua ini sebenarnya masih berharap negeri ini terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.
Kita merindukan sosok pemimpin yang berwibawa dan berhati mulia. Kita semua mendambakan pemimpin yang penuh welas asih (rasa iba yang disertai kasih sayang) terhadap sesama. Mengerti dan memahami betul penderitaan rakyat serta berupaya sekuat tenaga untuk meringankan bebannya. Pemimpin yang penuh empati dan juga simpati terhadap tangisan rakyatnya. (*)
Editor : Almasrifah