KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT - Rapat paripurna digelar DPRD Paser dengan agenda pemandangan umum masing-masing fraksi terhadap Raperda APBD Paser 2025.
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, didampingi wakil ketua Zulkifli Kaharuddin dan Hendrawan Putra. Sementara dari Pemkab Paser hadir Pjs Bupati Paser M Syirajudin.
Dalam rapat ini, tiap perwakilan fraksi menyampaikan pandangannya terhadap perencanaan APBD.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zulfikar Yusliskatin menyampaikan, batasan terhadap penyusunan anggaran.
Terutama pada pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
"Dari hasil pencermatan fraksi, alokasi belanja pegawai Rp 1,2 triliun lebih di mana jumlah ini melebihi dari 30 persen total belanja APBD," kata Zulfikar, Selasa (29/10/2024).
Sementara dari Fraksi Partai Golkar, Abdul Azis menyampaikan catatan atas sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang ditetapkan Rp 250 miliar.
Silpa ini hendaknya benar-benar merupakan angka yang realistis, karena jika ternyata angka tersebut jauh dari realisasi tentu akan membawa konsekuensi terhadap implementasi APBD 2025.
Dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir menyampaikan pada 2025, anggaran yang disusun bisa berdampak pada peningkatan sumber daya manusia.
Hal ini bisa terwujud dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan.
"Diharapkan pertumbuhan ekonomi Paser betul-betul bisa tumbuh 3,5 persen pada 2025," katanya.
Dari Fraksi Partai NasDem, Lasminah mempertanyakan strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
Sementara pertumbuhan ekonomi Paser hanya naik 1 persen tiap tahunnya.
"Bagaimana juga pemerintah daerah menaikan indeks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan," kata Lasminah. (adv/jib/far)
Editor : Faroq Zamzami