KALTIMPOST.ID, PENAJAM–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tengah menyiapkan program transmigrasi lokal (translok) untuk wilayah Sepaku, PPU.
Program itu diusulkan untuk mengatasi ketersediaan lahan yang terbatas, terutama di kawasan yang berbatasan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU Marjani menjelaskan, usulan itu didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dilakukan konsultan pada tahun 2024.
“2024 kami sudah melakukan survei atau studi kelayakan. Hasilnya, ada potensi lahan di perbatasan yang bisa direkomendasikan untuk program transmigrasi lokal ini,” jelas Marjani, Rabu (10/9).
Konsepnya, lahan akan disediakan masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Selain itu, Marjani menyebutkan bahwa pihaknya memiliki dokumen hasil studi potensi telekomunikasi di Sepaku yang dibuat konsultan senior mantan pegawai telekomunikasi.
Dia mengatakan, meski usulan telah disiapkan, program itu belum bisa berjalan pada 2025. Marjani mengungkapkan, anggaran dari pemerintah pusat tidak masuk akibat adanya pengurangan anggaran di tingkat kementerian.
"Sayangnya, di Februari lalu kepala bidang kami sudah koordinasi ke kementerian, ternyata tidak masuk. Artinya, anggarannya tidak ada," ujarnya.
Namun, dokumen studi kelayakan masih berlaku dan dapat diperbarui dalam dua tahun ke depan. Disnakertrans PPU berencana kembali mengusulkannya pada 2026. Selain masalah anggaran, ada juga kendala administrasi. Salah satu syarat dari pemerintah pusat adalah program itu harus dimasukkan ke Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait hal tersebut.
Usulan program itu telah disampaikan dan mendapat dukungan bupati. "Pak Bupati menyetujui, selama program ini bermanfaat bagi masyarakat," kata Marjani.
Program transmigrasi lokal itu berbeda dengan program transmigrasi nasional yang seluruhnya disediakan pemerintah pusat. Dalam program tersebut, lahan utamanya berasal dari perorangan atau kawasan, dan sebagian juga disediakan pemerintah daerah. Sementara bangunan dan fasilitas akan didukung pemerintah pusat.
Selain Sepaku, Marjani juga menyebutkan potensi transmigrasi lokal di wilayah perbatasan Waru dan Babulu. Namun, belum ada survei atau penelitian teknis yang dilakukan di wilayah tersebut, karena informasi baru sebatas dari masyarakat.
Marjani berharap program transmigrasi lokal di Sepaku dapat segera terealisasi. Pihaknya juga akan menjajaki peluang kerja sama dengan pemerintah provinsi, meskipun saat ini belum ada program transmigrasi dari provinsi. (*)
Editor : Dwi Restu A