Wacana penutupan alu Sungai Mahakam dari kapal-kapal bermuatan besar, setelah insiden penabrakan tongkang terhadap fender dan pilar Jembatan Mahakam I mendapat penolakan berbagai pihak.
SAMARINDA–Penolakan itu salah satunya datang dari Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda.
Menggelar aksi di dua lokasi. Aksi pertama dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Jangan Balik Piring Nasi Kami, Menolak Penutupan Alur Sungai Mahakam". Setelah itu, aksi berlanjut dengan menyampaikan aspirasi di depan kantor KSOP Kelas I Samarinda.
"Kalau Sungai Mahakam sampai ditutup, otomatis perekonomian akan berantakan. Lalu, mereka mau menutup dengan alasan apa? Kan sudah ada instansi terkait yang mengurus, seperti KSOP, Pelindo dan DPUPR," ujar Muktar, koordinator lapangan aksi tersebut, Rabu (12/3).
Puluhan peserta aksi yang berasal dari berbagai latar belakang di sektor maritim dengan tegas menolak rencana penutupan jalur sungai. Peserta aksi berasal dari berbagai profesi, termasuk buruh pelabuhan dan pekerja TKBM Komura Pelabuhan.
"Di sini banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada Sungai Mahakam. Ini menyangkut sumber penghidupan. Jika jalur sungai ditutup, tentu akan memicu gejolak," tegasnya.
Saat disinggung mengenai pihak yang menghembuskan isu penutupan sungai, Muktar mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, ia mendengar kabar bahwa ada pihak yang mengusulkan penutupan jalur sungai.
"Saya tidak tahu pasti tapi kami mendapat informasi bahwa ada rencana aksi untuk menutup alur Sungai Mahakam. Oleh karena itu, kami dari aliansi dengan tegas menolak," katanya.
Di tengah aksi, sempat terjadi ketegangan ketika tujuh orang yang tidak tergabung dalam aliansi datang ke KSOP Kelas I Samarinda. Namun, kelompok tersebut akhirnya meninggalkan lokasi. "Jangan ditutup. Lima orang minta tutup, tapi 5.000 yang akan menolak," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda Mursidi mengungkapkan bahwa pihaknya tidak diam.
“Artinya bekerja. Mengambil langkah untuk perbaikan serta pelayanan untuk pengguna jasa. Kami juga sudah rapat dengan pihak terkait dan dihadiri perusahaan kapal si penabrak,” jelasnya.
Terkait fender, lanjut dia, akan dibangun ulang yang baru. Namun, butuh waktu.
“Enggak bisa buru-buru. Butuh detail engineering desain (DED), perlu mencari konsultan yang memang ahli di bidangnya. Membersihkan area, artinya ada proses. Perlu waktu. Dan tidak bisa secepat mungkin,” ujarnya.
Kegiatan (alur sungai) menurutnya harus tetap berjalan. “Pengaman tetap dilakukan, menambah tug escort dan tiga tug assist. Secara teknis itu bentuk tanggung jawab dan membuat aman di sekitar jembatan,” bebernya.
“Pemilik kapal kan juga bertanggung jawab dibuktikan dengan pernyataan di hadapan notaris. Besarannya berapa pun dipertanggungjawabkan. Tapi perlu kajian dan perhitungan jumlah kerugian,” tambah Mursidi.
Ihwal berapa biaya fender baru secara menyeluruh menurutnya butuh perhitungan mendetail.
“Enggak bisa serta merta sekian-sekian menyebutkan angka, dan si pemilik kapal itu sudah menyatakan kesanggupannya,” sambungnya.
Selain itu, penutupan alur sungai sudah pernah dilakukan. “Pada saat kami investigasi, kan sudah ditutup. Tapi kalau menutup sampai fender terbangun, itu benar-benar di luar logika. Karena berapa lama pengerjaan fender kan enggak tahu. Bisa sebulan, dua bulan atau lebih. Kalau ditutup dengan jangka waktu itu dampaknya bagaimana,” tegasnya.
Pihaknya juga bertugas sesuai regulasi kepada pengguna jasa. Untuk memberikan pelayanan harus maksimal. Termasuk memikirkan keselamatan dan pengamanan.
“Perlu diketahui pengolongan itu tidak tiap jam. Hanya di jam tertentu saat air pasang. Kalau penutupan dalam waktu jangka panjang hal itu rasanya enggak mungkin. Saat ini aman untuk dilintasi,” kuncinya.
Editor : Dwi Restu A