KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan yang adil dan bebas pungutan. Salah satu langkah konkret, tahun ajaran baru 2025/2026, seluruh siswa SD dan SMP negeri di Samarinda tidak lagi dibebani pembelian buku pelajaran. Pemkot mengambil alih penyediaan buku ajar dan pegangan siswa yang saat ini tengah dicetak.
“Bulan Juni ini selesai dicetak dan akan didistribusikan. Tahun ajaran ini tidak boleh ada lagi jual-beli buku di sekolah,” tegas Wali Kota Samarinda Andi Harun saat memberi keterangan pers di Balai Kota, Senin (2/6). Andi secara khusus mengingatkan seluruh guru, kepala sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya untuk tidak menjual atau memfasilitasi penjualan buku atas nama sekolah. Dia menegaskan, kalau ada yang mengatasnamakan sekolah, guru, atau siapa pun untuk menjual buku, jangan pernah dilayani.
Baca Juga: Buku Tangis dari Tepi PSN, Mengungkap Luka di Balik Megaproyek Infrastruktur
“Semua buku disediakan pemerintah. Ini komitmen yang sudah kami bangun sejak tahun lalu dan akan terus kami jaga,” ujarnya. Selain persoalan buku, Andi Harun juga mengumumkan kebijakan penting lainnya menyangkut penerimaan siswa baru (SPMB). Untuk memastikan proses pendaftaran berjalan bersih dan transparan, Pemkot membentuk Tim Pengawasan SPMB Kota Samarinda 2025. Tim ini dibentuk berdasarkan SK Wali Kota Nomor 700-05/233/HK-KS/V/2025.
“Langkah ini kami ambil karena banyak keluhan masyarakat soal pungli, manipulasi data, dan praktik jual-beli kursi. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” kata Andi Harun. Tim pengawas terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, Inspektorat, dan Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP). Pengawasan dilakukan sejak proses awal, yakni untuk penerimaan SD pada 10–19 Juni, dan SMP pada 10–21 Juni 2025.
Andi Harun mengakui perubahan di sektor pendidikan belum sepenuhnya sempurna. Namun ia menegaskan pemerintah kota terus berbenah. “Kami ingin semua warga tahu bahwa SPMB dikawal ketat dan anak-anak kita bisa belajar tanpa tekanan ekonomi. Ini tanggung jawab kami sebagai pemerintah,” pungkasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki