KALTIMPOST.ID-Program konsolidasi tanah di Kecamatan Samarinda Seberang masih belum menunjukkan progres signifikan.
Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda bersama pihak kecamatan telah beberapa kali melakukan sosialisasi di tiga kelurahan sasaran.
Namun warga masih menunggu kepastian terkait desain rencana pembangunan yang hingga kini belum ditampilkan secara konkret.
Camat Samarinda Seberang Aditya Koesprayogi menyampaikan, bahwa warga menunjukkan antusiasme sekaligus rasa penasaran terhadap rencana program ini.
Banyak yang membandingkan dengan proyek serupa di Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu, yang telah lebih dulu terlaksana dan dinilai berhasil.
“Warga lihat di Sidodadi, rumahnya jadi bagus, jalan lebar, fasilitas bahkan fasilitas umum seperti RTH dan jaringan air bersih dan listrik yang tertata. Nah, mereka di sini penasaran karena belum melihat wujud desainnya,” ungkapnya, Senin (3/11).
Ia menjelaskan, secara prinsip, konsolidasi tanah adalah upaya pemerintah untuk menata kawasan permukiman kumuh agar menjadi layak huni, dengan memperbaiki aspek sanitasi, drainase, hingga infrastruktur jalan.
Namun prosesnya membutuhkan waktu karena rancangan teknis masih disiapkan oleh Disperkim.
“Desain itu ‘kan bukan gagasan saja, tapi harus dihitung kelayakan bangunannya, drainase, sampai utilitasnya. Kalau sudah siap, baru akan kita sampaikan ke warga,” jelasnya.
Aditya menuturkan, ada tiga lokasi yang disiapkan sebagai alternatif pelaksanaan program, yaitu di Kelurahan Tenun, Masjid, dan Baqa. Sosialisasi awal sudah dilakukan beberapa kali.
“Namanya juga program baru, pasti ada yang pro dan kontra. Karena mereka belum bisa membayangkan hasil akhirnya,” tuturnya.
Ia memahami kekhawatiran sebagian warga yang khawatir lahannya berkurang atau nilai rumah turun setelah penataan.
Namun, kata Aditya, justru sebaliknya, karena secara nilai bisa naik mengingat akan ada ada akses jalan, sanitasi, dan bangunan rumah yang lebih layak. “Memang mungkin tanahnya berkurang, tapi kualitas hidup meningkat,” tegasnya.
Aditya menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa program itu merupakan bagian dari penataan pertanahan nasional yang juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kalau nanti sudah tergambar bentuk bangunannya seperti perumahan, saya yakin warga akan menerima. Karena kalau sudah tervisualisasi, bayangan itu jadi nyata,” singkatnya.
Ia memastikan, jika nanti pembangunan berjalan, pemerintah akan membantu warga yang harus sementara meninggalkan rumahnya.
Biasanya disiapkan bantuan sewa rumah selama masa pembangunan. “Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan,” tutupnya. (rd)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46
Editor : Romdani.