KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Harapan besar terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Varia Niaga sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda, tampaknya belum sepenuhnya terpenuhi. Panitia Khusus (Pansus) LKPj menemukan potensi pendapatan yang dinilai belum digarap maksimal, khususnya dalam pengelolaan usaha di kawasan Teluk Lerong Space (TLS).
Wakil Ketua Pansus LKPj Tahun Anggaran 2025 Abdul Rohim menyebut, Varia Niaga menjadi salah satu fokus pembahasan karena perannya sebagai badan usaha milik daerah yang diharapkan mampu meningkatkan PAD.
"Dalam laporan, kontribusi Varia Niaga ke PAD sekitar Rp 500 juta. Menurut kami, angka itu masih jauh dari ekspektasi," ujarnya, Senin (27/4).
Untuk memastikan kondisi di lapangan, pansus meninjau langsung salah satu unit usaha yang dikelola Varia Niaga di TLS. Kawasan tersebut mencakup sejumlah fasilitas, seperti parkiran Teras Samarinda, kafe, hingga wahana jet ski.
Namun, dari hasil peninjauan, Pansus menemukan bahwa tidak seluruh unit usaha dikelola langsung Varia Niaga. Beberapa di antaranya justru dikerjasamakan dengan pihak ketiga. "Ternyata yang kafe dan jet ski itu dikelola swasta. Varia Niaga hanya mendapat bagi hasil sekitar 10 persen. Itu kecil sekali," ungkapnya.
Menurutnya, skema kerja sama tersebut berpotensi mengurangi pendapatan yang seharusnya bisa diperoleh lebih besar jika dikelola secara mandiri. Dia menilai, pengelolaan langsung oleh BUMD akan memberikan margin keuntungan yang lebih optimal. "Kalau dikelola sendiri, keuntungannya bisa maksimal dan berdampak langsung pada peningkatan PAD," tegasnya.
Pansus menilai, rendahnya kontribusi Varia Niaga terhadap PAD tidak lepas dari persoalan tata kelola manajemen usaha. Hal itu menjadi catatan penting yang akan dibahas lebih lanjut. "Kenapa tidak dikelola sendiri, sehingga hasilnya bisa lebih besar," kata Rohim.
Ke depan, DPRD berencana memanggil pihak Varia Niaga untuk meminta klarifikasi terkait pola kerja sama tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.
"Nanti akan kita agendakan pemanggilan untuk klarifikasi. Kita ingin tahu alasan di balik kebijakan itu," tutupnya. (*)
Editor : Dwi Restu A