KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi alarm bagi dunia pendidikan nasional. Nilai Matematika siswa Indonesia tercatat jauh tertinggal dibanding Bahasa Indonesia, baik pada jenjang SD maupun SMP.
Data Kemendikdasmen menunjukkan rata-rata nilai Bahasa Indonesia siswa SD mencapai 60,18, sedangkan matematika hanya 43,41. Pada jenjang SMP, nilai Bahasa Indonesia berada di angka 60,83, sementara matematika hanya 40,34.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat angka statistik, tetapi juga mengkaji akar persoalan yang menyebabkan capaian akademik siswa menurun.
Menurutnya, hasil TKA tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Kementerian Pendidikan, terutama untuk mengetahui kendala yang dihadapi satuan pendidikan di lapangan. "Kalau memang terjadi penurunan secara nasional, tentu harus dicari penyebabnya. Jangan hanya melihat datanya, tetapi apa yang menjadi kendala sehingga capaian siswa bisa menurun," ujarnya.
Novan menilai capaian rendah pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia patut menjadi perhatian karena kedua bidang tersebut merupakan kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Berhitung dan berbahasa itu kemampuan mendasar. Kalau hasilnya menurun secara nasional, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki," jelasnya.
Ia tidak sepakat jika penurunan tersebut sepenuhnya dikaitkan dengan kurikulum. Menurutnya, materi matematika dan Bahasa Indonesia merupakan pelajaran dasar yang selama puluhan tahun tetap menjadi fondasi pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Kasus TBC-HIV/AIDS Meningkat, Manajemen, RSUD IA Moeis Tambah Ruang Isolasi
Sebaliknya, Novan menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik yang hingga kini masih menjadi tantangan besar, termasuk di Kota Samarinda. Menurutnya, keterbatasan jumlah guru berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah.
Kondisi itu diperparah dengan aturan tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer. "Kita harus melihat apakah tenaga pengajarnya mencukupi atau tidak. Samarinda saja saat ini kekurangan lebih dari 500 guru dan sampai Desember diperkirakan bertambah menjadi lebih dari 700 orang," ungkapnya.
Ia menjelaskan, penambahan guru di Samarinda melalui jalur CPNS belum mampu menutup kebutuhan yang ada. Dari ratusan kebutuhan guru, hanya sekitar 260 formasi yang tersedia melalui rekrutmen aparatur sipil negara.
Akibatnya, banyak sekolah terpaksa mengandalkan guru lepas yang pembiayaannya berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
"Kalau sekolah hanya bisa merekrut guru lepas dengan keterbatasan anggaran, tentu menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi bicara soal kompetensi dan kesejahteraan mereka," jelasnya.
Novan berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kekurangan guru di daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya melalui kebijakan kurikulum, tetapi juga harus didukung ketersediaan tenaga pendidik yang memadai.
"Daerah sering terkendala oleh regulasi dari pemerintah pusat. Jika persoalan kekurangan guru tidak segera diselesaikan, tentu akan sulit bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki