KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap Program Symphoni Tata Ruang Balikpapan yang digagas Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR). Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penataan kota yang tertata, merata, dan berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa penataan ruang merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Program tersebut akan memastikan arah pembangunan berjalan selaras dari level pengambil kebijakan hingga pelaksana di lapangan.
“DPRD sangat mendukung Program Symphoni Tata Ruang Balikpapan karena ini berkaitan langsung dengan kebijakan penataan wilayah. Dengan program ini, komitmen pembangunan dapat bergerak linier mulai dari wali kota hingga perangkat di bawahnya,” ujar Yono seusai peluncuran program di Balikpapan, Senin (10/11/2025).
Yono mengungkapkan, sejalan dengan implementasi program tersebut, pemerintah tengah mengkaji pemekaran wilayah kecamatan, terutama di bagian utara, barat, dan selatan.
Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat pelayanan publik dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menilai Balikpapan Utara memiliki potensi kuat menjadi pusat ekonomi baru, seiring pembangunan infrastruktur yang terus bergerak. Ke depan, pusat pemerintahan yang berada di tengah kota dapat diarahkan menjadi kawasan bisnis dan perdagangan, sedangkan wilayah utara berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru.
“Kebijakan tata ruang yang tepat akan menciptakan keseimbangan antara kawasan padat penduduk dan wilayah pengembangan baru. Pemerataan pembangunan ini penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah,” tegas Yono.
Sementara itu, DPPR Balikpapan tengah menyusun Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) berbasis rencana tata ruang yang menjadi pedoman pembangunan jangka pendek hingga menengah.
Kepala DPPR Kota Balikpapan, Irma Pertiwi Aryana Musa menjelaskan bahwa program ini merupakan amanat regulasi nasional yang mengharuskan penyesuaian antara rencana pembangunan dan tata ruang wilayah.
“Tujuannya agar pembangunan berjalan terpadu, selaras, dan sesuai arah pengembangan kota sebagaimana dalam RTRW dan RDTR,” terangnya.
Dari hasil kajian teknis, ditemukan 118 program yang belum selaras dengan tata ruang, satu program bersifat tidak berkelanjutan, dan satu lainnya inkonsisten, sehingga perlu penyesuaian lintas sektor.
Melalui Forum Group Discussion (FGD), pemerintah berupaya memperkuat penyamaan persepsi antarsektor dan memastikan setiap program berjalan dalam koridor penataan ruang.
Hasil dari proses ini akan menghasilkan dua dokumen utama, yaitu SPPR jangka menengah lima tahun untuk penyusunan RPJMD dan SPPR jangka pendek satu tahun sebagai acuan RKPD.
Tahun ini, DPPR juga mulai mengintegrasikan hasil SPPR ke dalam sistem digital berbasis data. Aplikasi khusus sedang disiapkan sebagai pusat informasi penataan ruang yang dapat diakses seluruh OPD.
“Output-nya tidak hanya dokumen, tetapi aplikasi terintegrasi yang memuat data penataan ruang secara komprehensif. Ini penting untuk memperkuat transparansi dan akurasi perencanaan,” jelas Irma.
Meski pelaksanaan SPPR berbarengan dengan penyusunan RPJMD, Irma menilai momentum tersebut justru memperkuat koordinasi antarsektor dan menyiapkan fondasi pengelolaan tata ruang yang lebih modern. (*)
Editor : Ismet Rifani