KALTIMPOST.ID, Kebijakan efisiensi anggaran belanja sektor publik dan pengetatan perjalanan dinas oleh pemerintah pusat mulai berdampak signifikan terhadap industri pariwisata dan perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Koridor Samarinda-Balikpapan yang selama ini menjadi pusat aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) pemerintahan, kini menghadapi tantangan penurunan okupansi yang cukup tajam dari awal tahun kuartal I dan II 2026.
Untungnya, memasuki bulan Mei 2026, kondisi ini mulai membaik dengan adanya tren kenaikan okupansi.
Menanggapi fenomena tersebut, Armunanto, Dosen Industri Prodi Pariwisata Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) sekaligus praktisi hospitality, menyatakan bahwa industri perhotelan Kaltim sedang menghadapi "alarm keras" akibat ketergantungan akut pada agenda birokrasi (captive market pemerintah).
"Berdasarkan analisis data BPS Kaltim di awal tahun ini, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang sempat terkoreksi tajam hingga 11,10 poin ke angka 51,87 persen pada Januari, dan tren pelambatan ini membayangi hingga kuartal kedua 2026. Hal ini diperparah oleh rata-rata lama menginap (Length of Stay) tamu domestik yang stagnan di angka 1,53 hari," ujar Armunanto dalam keterangannya di Hotel Grand Kartika Samarinda, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, implementasi ketat Standar Biaya Masukan (SBM) 2026 yang memangkas paket rapat full day dan membatasi perjalanan dinas lintas kementerian/lembaga menjadi faktor utama di balik sepinya ballroom hotel-hotel di Kaltim saat ini. Pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) kini cenderung menerapkan pola "hit-and-run"; datang pagi untuk rapat di kawasan penunjang IKN dan langsung pulang sore harinya demi efisiensi biaya penginapan.
Diversifikasi Pasar:
Strategi Bertahan: Korporasi Swasta, Bleisure, dan multi-skilling.
Menghadapi transformasi struktural ini, Armunanto menegaskan bahwa para hotelier (praktisi hotel) di Samarinda dan Balikpapan tidak bisa lagi bermanja-manja menunggu sisa anggaran pemerintah. Ia menawarkan tiga solusi taktis:
- Gali Pasar Korporasi Swasta: Mengalihkan target pasar MICE ke sektor swasta yang sedang bertumbuh di Kaltim, seperti pertambangan, sawit, logistik, dan konstruksi penunjang IKN.
- Maksimalkan Tren "Bleisure": Menyusun paket kombinasi Business & Leisure dengan operator tur lokal untuk merayu pekerja dinas memperpanjang masa tinggal mereka di akhir pekan (misalnya menyusuri Sungai Mahakam atau wisata mangrove).
- Efisiensi Internal Berbasis Teknologi: Mengoptimalkan konsep multi-skilling karyawan dan penghematan energi agar terhindar dari opsi pahit pengurangan tenaga kerja (PHK).
Di tengah perubahan peta pasar ini, semangat "Hospitality Tangguh" para hotelier Kaltim tidak boleh luntur.
Industri ini teruji melintasi berbagai krisis (pandemi Covid-19) dan setiap senyum di meja resepsionis, setiap standar pelayanan yang terjaga di kamar-kamar hotel, dan setiap kreativitas rasa yang tersaji di ruang makan adalah bentuk karya nyata yang ikut menggerakkan roda ekonomi daerah.
Tetaplah berkarya dengan standar terbaik, karena karakter asli hotelier sejati justru bersinar paling terang saat menghadapi tantangan.
Peran Pemerintah Provinsi/Daerah:
Namun, transisi ini tidak boleh dihadapi sendirian. Besar harapan agar Pemerintah Provinsi Kaltim serta pemkot/pemda tidak tinggal diam melihat potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran.
Namun, pemerintah seharusnya bergerak taktis bertindak sebagai orchestrator pariwisata yang visioner.
Menyelenggarakan event-event kreatif melalui inisiasi kalender event skala nasional dan internasional yang masif di sisa tahun ini (Kuartal III dan IV 2026), pemerintah akan mampu menjawab tantangan industri secara elegan.
Sinergi antara kebijakan publik yang adaptif dan semangat pantang menyerah para pelaku industri adalah kunci utama untuk mengembalikan gairah hunian hotel, sekaligus memastikan pariwisata di Bumi Etam tetap tumbuh perkasa.
*) Oleh: Y Armunanto Somalinggi, SH., ST., M.MPar.
Editor : Almasrifah