KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi mendapat penolakan dari mahasiswa di Kalimantan Timur. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) mendesak DPRD Kaltim untuk menyatakan sikap terkait isu tersebut.
Dengan mengenakan almamater dan membawa spanduk bertuliskan penolakan, ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu utama DPRD Kaltim pada Kamis (6/2).
"Kami di sini untuk menyampaikan penolakan terhadap pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi, karena dampaknya akan lebih besar," ujar salah satu orator aksi, Andi Mauliana Muzakkir, Ketua Senat Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda.
Dia menyoroti dampak lingkungan yang sudah terjadi akibat aktivitas pertambangan di Kaltim. Sejak 2011, tercatat sebanyak 41 anak tenggelam di lubang bekas galian tambang yang dibiarkan terbuka.
"Lalu bagaimana jika kampus diberi izin mengelola tambang? Kami datang ingin melihat dan mendengar sikap DPRD Kaltim, tetapi ternyata mereka tidak ada di tempat," tegasnya.
Menurutnya, kampus memiliki fungsi utama sebagaimana tertuang dalam Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
"Lalu tiba-tiba kampus disuruh mengelola tambang, bagaimana Tridharma bisa dijalankan dengan baik?" ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti dampak lain yang berpotensi muncul jika perguruan tinggi diperbolehkan mengelola tambang, salah satunya terkait biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
"Coba kita lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa kampus diperbolehkan menjalankan bisnis atau membuka usaha dengan harapan UKT menjadi lebih murah. Itu sejak 2012, tetapi sekarang sudah 2025 dan nyatanya masih banyak mahasiswa yang merasa terbebani dengan biaya kuliah," pungkasnya.
Demo berlangsung alot. Mahasiswa menunggu hingga pukul 18.00 Wita, sampai akhirnya mereka diminta pulang oleh aparat keamanan.
Editor : Uways Alqadrie