KALTIMPOST.ID-Kekurangan distribusi dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang dinilai berakar pada lemahnya arah kebijakan energi nasional.
Pakar kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bahtiar menyebut, bahwa persoalan energi di Indonesia bukan hanya soal teknis distribusi, melainkan persoalan fundamental dalam hal arah kebijakan, transparansi, dan integritas.
Menurutnya, hingga kini Indonesia belum memiliki peta jalan (masterplan) energi yang terarah dan berjangka panjang.
“Jadi gini, yang pertama saya bilang bahwa masterplan kita, dari kebijakan kita itu tidak terarah pada sasaran-sasaran atau target-target jangka panjang,” tuturnya.
Ia menjelaskan salah satu masalah besar lainnya adalah tidak adanya transparansi mengenai sumber bahan baku BBM nasional. Apakah dari produksi dalam negeri, impor, atau bahkan ekspor.
Kondisi itu menimbulkan kekacauan dalam tata kelola energi dan membuka ruang bagi ketidakefisienan serta penyimpangan. “Padahal kebijakan energi yang baik harusnya terbuka dan bisa diaudit publik,” katanya.
Sebagai perbandingan, ia menyoroti kebijakan energi Malaysia yang dinilai jauh lebih terarah dan berpihak pada kepentingan nasional.
Malaysia, kata dia, memiliki BUMN yang berperan aktif mengelola seluruh rantai pasok energi, dari pertambangan hingga distribusi.
“Kalau Malaysia, dia jelas. Mereka mengolah sendiri dan untuk keperluan dalam negeri, mereka tidak banyak mengambil untung,” tuturnya.
Berbeda dengan Indonesia yang justru beroperasi dalam posisi “semi-swasta”. Selain lemahnya kebijakan, disparitas distribusi BBM juga menjadi masalah klasik.
Pemerintah pusat kerap mengklaim pasokan BBM cukup, sementara daerah khususnya wilayah industri dan pertambangan seperti Kaltim justru mengalami kekurangan.
Ia menilai, inkonsistensi data itu muncul karena lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang.
“Ketidaktegasan aparat dan lembaga pengawas membuat distribusi tidak terkendali. Kalau pengawasan dilakukan serius, saya yakin alokasinya akan sesuai dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menyoroti penyalahgunaan BBM subsidi sebagai persoalan paling merusak. Solar dan pertalite yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil justru diserap oleh industri besar, termasuk tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
Itu yang kerap membuat berbagai daerah di Kaltim rawan terjadi krisis energi. Padahal provinsi ini adalah lumbung energi.
“Solar subsidi banyak digunakan untuk industri. Padahal itu jelas dilarang. Industri batu bara dan sawit harusnya menggunakan BBM non-subsidi. Di situ letak masalahnya, alokasi jebol karena disalahgunakan,” ujarnya tegas.
Lebih jauh, ia mendorong adanya reformasi struktural dalam tata kelola energi nasional. Menurutnya, kebijakan energi harus disusun secara lintas sektor dan melibatkan kalangan akademisi serta masyarakat sipil agar tidak didominasi kepentingan politik dan ekonomi semata.
Dia menegaskan, tanpa kejelasan arah kebijakan dan penegakan integritas, Indonesia akan terus menghadapi krisis berulang dalam sektor energi.
“Kuncinya dua, kejelasan dan ketegasan. Selama dua hal itu tidak ada, kita akan terus mengulang masalah yang sama,” pungkasnya. (rd)
ULIL MUAWANAH
Editor : Romdani.