KALTIMPOST.ID, Kasus pendakwah asal Kediri, Gus Elham Yahya, yang viral dan menuai kontroversi, berbuntut panjang.
Tak hanya jadi perbincangan publik, kasus ini memantik respons serius dari dua pilar keagamaan di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Keduanya sepakat bahwa perlu ada langkah nyata. Namun, solusi yang ditawarkan berfokus pada dua sisi yang berbeda.
PBNU fokus pada pembinaan individunya, sementara Kemenag fokus pada pengawasan lembaganya.
Baca Juga: Mengapa Nama ‘Gus Elham’ Begitu Dikenal di Kediri
PBNU: Standardisasi Jauh Lebih Penting dari Sertifikasi
Lembaga Dakwah PBNU (LD PBNU) melihat kasus ini sebagai pengingat pentingnya kualitas pendakwah.
Namun, Sekretaris LD PBNU, KH Nurul Badruttamam, menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan bukanlah sertifikasi formal yang kaku.
Menurutnya, yang lebih mendesak adalah standardisasi kompetensi dan pembinaan yang berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sertifikasi, tetapi standardisasi dan pembinaan yang berkelanjutan,” kata Kiai Nurul kepada NU Online, Kamis (13/11/2025).
Kiai Nurul menjelaskan bahwa LD PBNU sudah lama menjalankan program ini. Mereka telah memiliki program standardisasi untuk imam, khatib, hingga dai dan daiyah NU, yang kini sudah berjalan belasan angkatan.
Baca Juga: Pegawai Pemerintah Diduga Jadi Pelopor, Potensi PAD Pelabuhan Penajam Bocor Parah
Fokusnya bukan hanya soal ilmu agama, tapi juga etika yang sering terlupakan.
“Keduanya mencakup penguatan keilmuan, kemampuan komunikasi publik, etika dakwah, psikologi dakwah, sensitivitas sosial, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan,” terangnya.
Pria kelahiran 1978 ini menilai, dakwah adalah amanah besar yang menyangkut akhlak masyarakat.
Karena itu, jika pun pemerintah ingin terlibat, PBNU berharap bentuknya adalah fasilitasi, bukan kontrol materi.
“Sertifikasi tidak boleh dipahami sebagai bentuk kontrol terhadap isi materi dakwah, melainkan fasilitasi peningkatan kualitas bagi pendakwah yang menginginkannya,” ujar Kiai Nurul.
Baca Juga: Pinjaman Macet dan Khawatir Masuk Blacklist? Kenali Lima Kategori Penilaian Kredit SLIK OJK!
Menag Nasaruddin: Zero Tolerance, Lembaga Pendidikan Wajib Aman
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengambil sikap yang lebih tegas, terutama terkait video viral yang mempertontonkan tindakan tak pantas pemuka agama kepada anak perempuan.
Menag menegaskan bahwa Kemenag tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual.
"Kami tidak menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan," tegas Nasaruddin Umar, Rabu (12/11/2025).
Menurut Menag, ini bukan lagi sekadar urusan agama, tapi sudah menjadi urusan kemanusiaan yang harus dilawan bersama.
Kolaborasi Dua Arah
Meski berbeda fokus, kedua lembaga ini tampaknya bergerak ke arah yang sama. KH Nurul Badruttamam dari PBNU juga mengingatkan publik agar tidak gegabah menghakimi semua pendakwah.
“Banyak pendakwah yang telah bekerja dengan sangat baik, penuh hikmah, dan menyejukkan masyarakat. Mereka layak diapresiasi,” katanya.
LD PBNU pun menyatakan siap berdialog dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk program peningkatan kompetensi dai, selama pendekatannya tepat dan menghormati tradisi keulamaan di Indonesia. ***
Editor : Dwi Puspitarini