KALTIMPOST.ID, Setiap perangkat daerah kini mesti merapikan rencana kerja mereka usai APBD Kaltim 2026 lepas dari proyeksi. Dari Rp21,7 triliun di rencana awal, berakhir diketuk di angka Rp15,15 triliun. Dinas Pariwisata (Dispar) misalnya, semula mengusulkan Rp38 miliar namun hanya menerima Rp20 miliar.
Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengaku fokus penggunaan anggaran tahun depan dipusatkan ke program prioritas kepala daerah. “khususnya pengembangan desa wisata, berkaitan dengan Jospol,” terangnya
Namun proyek desa wisata bukan tugas Dispar semata. Ada peran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM untuk sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual milik desa wisata. Swasta di Kaltim juga didorong untuk mendukung pembangunan dasar dan digitalisasi desa lewat tanggung jawab sosial atau CSR. “CSR kami arahkan ke akses internet, agar promosi desa wisata bisa ditingkatkan,” sambungnya.
Di Kaltim, ada 105 desa wisata yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Tapi separuhnya belum tereksposur. Desa Wisata Pantai Marang di Kaliorang, Kutai Timur, misalnya. Padahal, kata Ririn, kawasan itu punya daya pikat kuat menggaet wisatawan. Ada juga desa-desa wisata yang sudah dapat pengakuan, seperti Tapak Raja di Sepaku, Penajam Paser Utara atau Desa Pela di Kota Bangun, Kutai Kartanegara.
Selain DPPKUKM, Dispar juga mesti berbagi langkah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dalam mengembangkan ekonomi kreatif di desa-desa wisata lewat BUMDes. Lalu dengan Bank Indonesia yang punya program pembinaan UMKM.
Tapi satu hal ditekankannya, infrastruktur dasar yang ramah wisatawan. “Makanya kami dorong untuk peningkatan fasilitas dasar. Kalau kenyamanan terjamin, kunjungan juga bakal meningkat,” tukasnya mengakhiri. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki