KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Prograrm Gratispol Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) juga dibuka jalur afirmasi, jalur khusus yang bisa dikeluarkan dari pimpinan daerah. Jalur afirmasi itu terbongkar lewat Podcast Kaltim Post yang diterbitkan di kanal Youtube Kaltimpostnews berjudul "Terbongkarnya Kesalahpahaman Soal Gratispol Pendidikan di Kaltim" berikut linknya: https://youtu.be/lAmpsv7sveM?si=2c1fjG_4q3jMZuYP .
Dalam seri podcast berdurasi satu jam itu, terbongkar siapa-siapa saja yang memiliki kewenangan mengusulkan nama yang bisa mendapatkan Gratispol Pendidikan jalur afirmasi. Mereka adalah gubernur dan wakil gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud-Seno Aji. Lalu Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, membenarkan bahwa jalur afirmasi itu juga disediakan ketika ditanya oleh pemandu podcast, reporter Kaltim Post Samarinda Eko Pralistio. Dasmiah menegaskan kebijakan tersebut bisa digunakan sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. "Afirmasi ini dari pimpinan, tentu diperbolehkan," jelasnya.
Baca Juga: Tak Perlu Surat Miskin, Begini Cara Daftar Program Gratispol Kesehatan Kaltim 2026
Jalur afirmasi tidak boleh sembarangan. Bahkan, kata dia, biro kesra sendiri tidak bisa merekomendasikan siapa yang berhak mendapat jalur tersebut. Sebab, pertimbangan ada di pimpinan daerah. Namun, Dasmiah menggarisbawahi, pimpinan juga akan mempertimbangkan sebelum memutuskan siapa yang mendapat jalur afirmasi tersebut.
Ditanya soal jumlah kuota yang disiapkan dari jalur khusus tersebut, Dasmiah menyebut untuk tahun 2025 sebantak 2.000 orang disiapkan. Namun baru 600 orang yang mendapatkan jalur afirmasi. Meski tidak dirincikan, Dasmiah menegaskan, ratusan penerima itu tersebar dari berbagai daerah, termasuk tempat kuliahnya.
Untuk klasifikasi penerima jalur afirmasi disebutnya beragam. Mulai dari terkendala usia, ada yang menempuh pendidikan di luar daerah karena kebutuhan spesifik, serta kondisi sosial dan ekonomi tertentu. "Pertimbangan itu tentu juga ada kaitannya dengan kepentingan daerah," tuturnya.
Baca Juga: Dugaan Maladministrasi Gratispol Pemprov Kaltim, LBH Sampaikan Aduan ke Komnas Ham dan Ombudsman
Disinggung proses pengajuan untuk mendapatkan jalur khusus tersebut. Dasmiah membeberkan, masyarakat bisa menyampaikan langsung kepada pimpinan. Misalnya seperti saat pimpinan kunjungan kerja.
Di sisi lain, output dari mahasiswa yang lolos lewat jalur afirmasi itu juga harus jelas. Kata Dasmiah, misalnya Kaltim kekurangan tenaga medis. Maka sesorang yang nantinya lolos lewat jalur afirmasi tersebut dan mengambil kuliah di jurusan kedokteran, harus komitmen kembali ke daerah dan mengabdi di daerah.
Sebagai informasi, penerima afirmasi mencakup jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), hingga Strata 3 (S3). Kategori penerima yang menjadi pertimbangan meliputi masyarakat miskin, miskin ekstrem, penyandang disabilitas, daerah tertinggal, serta mereka yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk bidang olahraga, kesenian, dan seni baca Al-Qur’an. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki