KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rencana aksi unjuk rasa pada 21 April mendatang, disebut Saiful Bahtiar, bisa dimaknai sebagai alarm ujian bagi lembaga eksekutif dan legislatif di Kaltim.
Aksi itu, kata pengamat politik asal Universitas Mulawarman ini, tak lagi bisa dibaca mobilisasi massa semata. Tapi juga puncak kulminasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kerap kontroversi dan terkesan nirempati.
"Mulai dari rencana pengadaan mobil dinas mewah, pembentukan tim transisi dengan komposisi besar dan honor tinggi, hingga renovasi fasilitas pejabat," katanya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Jelang Demo 21 April, Andi Harun Ingatkan Bahaya Penyusup: Jaga Kondusivitas Samarinda!
Sentiment publik atas tumpukan kebijakan bermasalah itu kian menjadi-jadi karena adanya isu dinasti politik. Di mana orang-orang terdekat kepala daerah mendapat posisi strategis. “Ini menyangkut relasi kekuasaan. Publik membacanya sebagai praktik dinasti politik,” tegasnya.
Saipul mengingatkan, persoalannya tak hanya soal prosedur. Secara administratif, kebijakan bisa saja sah. Tapi dalam kacamata tata kelola pemerintahan yang baik, dampaknya jelas, mengikis kepercayaan publik.
Sorotan yang juga diarahkan ke DPRD Kaltim, kata dia, lantaran para perwakilan rakyat itu belum optimal menjalankan fungsi pengawasannya. Termasuk tugas utama mereka. Mulai dari legislasi, penganggaran, sampai kontrol terhadap eksekutif. Dan DPRD, dinilainya, belum maksimal menjalankan mandat sehingga polemik terus berulang
Alhasil, kebijakan kontroversial kerap lolos tanpa pengawalan sejak awal. “Kalau pengawasan berjalan, masyarakat tak perlu turun ke jalan. Ini tanda check and balance yang melemah,” katanya.
Di sisi lain, ada jurang yang makin terasa antara kebijakan belanja pemerintah dan kondisi masyarakat. Sejak tekanan fiskal 2025, publik diminta memahami keterbatasan anggaran. Namun pada saat yang sama, belanja fasilitas pejabat tetap tinggi. “Di satu sisi masyarakat diminta maklum, di sisi lain belanja pejabat tidak turun. Dari situ reaksi publik lahir,” ujarnya.
Menurutnya, prioritas anggaran semestinya lebih berpihak pada kebutuhan dasar. Seperti subsidi layanan publik, penguatan UMKM, pendidikan, hingga kesehatan.
Saipul melihat aksi unjuk rasa sebagai konsekuensi ketika saluran formal tak lagi dipercaya efektif. “Ketika kanal formal macet, jalanan menjadi ruang terakhir bagi kedaulatan rakyat,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki