KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan lingkar keluarganya, dipersoalkan kader Partai Gerindra di Bumi Etam.
Bendahara DPD Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyebut keterangan gubernur itu tak patut secara etika publik.
Menurutnya, membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di level daerah bukan hanya tidak tepat, tapi juga berisiko merendahkan standar kepemimpinan.
“Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis,” ujarnya, Jumat, 24 April 2026.
Relasi keluarga Presiden tidak bisa ditarik begitu saja ke konteks pengisian jabatan di daerah. Struktur kekuasaan dan kewenangan keduanya berbeda.
“Tidak tepat membandingkan kepala daerah dengan Presiden. Levelnya berbeda, tidak apple to apple,” katanya.
Di tengah sorotan publik terhadap berbagai dinamika di Kaltim, Sabaruddin menilai respons yang dibutuhkan justru evaluasi diri dan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Bukannya malah membuat pernyataan yang membuka ruang polemik baru.
“Kondisi Kaltim sedang menjadi perhatian. Seharusnya ada evaluasi diri, bukan memperkeruh suasana,” tegasnya pria yang juga menjabat selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu.
Baca Juga: Komunikasi Politik Gubernur Kaltim Disorot, Pengamat Nilai Perlu Penguatan Arah dan Konteks
Suara serupa datang dari anggota DPRD Kaltim Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, yang menyebut perbandingan digambarkan gubernur sangatlah tidak tidak relevan. Bahkan, kata dia, menyesatkan logika.
Perbandingan yang dimaksud adlaah tentang Hijrah Mas'ud, adik kandung Rudy, yang masuk dalam struktur Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim. Rudy mengatakan, hal ini sama Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus yang merupakan adik kandung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Pak Hasim Djojohadikusumo tidak masuk dalam struktur pemerintahan dan tidak digaji oleh negara. Jadi jelas berbeda,” ujarnya.
Afif juga mengingatkan, hubungan keluarga tidak boleh dijadikan pijakan dalam pemberian jabatan publik. Hal itu justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Baca Juga: Klaim Terbuka Kritik tapi Tak Temui Massa, Pengamat Unmul Soroti Responsivitas Gubernur Kaltim
Sebagai kader partai, Afif merasa tersinggung atas pernyataan itu, yang sudah melampaui batas kepatutan umum. “Saya sebagai kader Gerindra menilai itu penghinaan dan sangat melampaui batas,” ucapnya.
Karena itu, dia mendesak agar pernyataan tersebut segera dicabut, disertai permintaan maaf terbuka kepada publik.
“Saya mendesak gubernur untuk mencabut pernyataannya sesegera mungkin dan meminta maaf secara terbuka,” tandasnya.
Diketahui, pada 23 April 2026, Rudy Mas'ud menggelar jumpa pers dan merespons pertanyaan media soal keterlibatan kerabatnya dalam struktur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dia menjawab lewat perbandingan dengan relasi keluarga Presiden. (riz)
Editor : Muhammad Rizki