KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Ambisi pertumbuhan tinggi Kalimantan Timur mulai disesuaikan dengan realitas keuangan daerah. Dalam penyusunan RKPD 2027, Pemprov Kaltim menurunkan sejumlah target pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, demi menjaga konsistensi antara rencana dan kemampuan fiskal.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dipatok 7,85 persen dalam RPJMD, kini disesuaikan menjadi 5,7 hingga 6,5 persen. "Kita harus realistis. Kondisi keuangan daerah tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi awal," ujar Sri Wahyuni dalam Musrenbang RKPD 2027, Kamis (30/4/2026).
Penyesuaian itu disebut tidak hanya dilakukan pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mengoreksi target tingkat kemiskinan dan indeks gini. Langkah ini dilakukan agar indikator pembangunan tetap relevan dengan kondisi riil, sekaligus menjaga kredibilitas perencanaan.
Penyesuaian serupa juga dilakukan pada target tingkat pengangguran terbuka, yang menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Sementara dari sisi keuangan, Pemprov Kaltim memproyeksikan total penerimaan daerah pada 2027 sebesar Rp 12,1 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp 11,7 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp 2,1 triliun, serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp 363 miliar. Namun, Sri menggarisbawahi, angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi dalam RPJMD, sehingga berdampak langsung pada ruang gerak pembangunan.
Meski total anggaran terlihat besar, kenyataannya ruang fiskal yang bisa digunakan secara fleksibel sangat terbatas. Sri Wahyuni menyebut kapasitas riil keuangan daerah hanya sekitar Rp 832 miliar, setelah dikurangi berbagai belanja wajib dan mengikat.
Belanja wajib, seperti gaji pegawai, operasional, dan bagi hasil ke kabupaten/kota, dikatakan mencapai Rp 7,5 triliun. Sementara belanja mengikat mencapai Rp 2,2 triliun dan belanja mandatori sekitar Rp 520 miliar.
"Dengan kondisi ini, kita harus benar-benar selektif dalam menentukan program," urainya. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Kaltim tetap melanjutkan program unggulan seperti Gratispol dan Jospol.
Program Gratispol mencakup layanan pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan, hingga berbagai bantuan sosial dengan total anggaran sekitar Rp 1,4 triliun.
Sementara Jospol yang berfokus pada penguatan ekonomi dan investasi memiliki alokasi sekitar Rp 286 miliar. Total anggaran program unggulan mencapai sekitar Rp1,7 triliun dan sebagian besar telah masuk dalam kategori belanja mandatori.
Nah, terkait bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, Sri Wahyuni menyebut mekanismenya masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum membuka secara penuh skema tersebut dan akan mempertimbangkan kesesuaian dengan prioritas pembangunan serta kapasitas keuangan daerah.
"Bantuan keuangan tetap dimungkinkan, tapi harus selaras dengan prioritas dan kemampuan fiskal," katanya. Pemprov Kaltim juga memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 363 miliar. Dana ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan operasional awal tahun, terutama bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit.
"Biasanya di awal tahun, rumah sakit membutuhkan dana operasional. Itu salah satu fungsi utama SiLPA," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki