SAMARINDA—Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menempatkan pemerataan akses pendidikan sebagai prioritas utama. Pembangunan sekolah baru dan perbaikan ratusan sekolah rusak menjadi fokus kebijakan sebelum mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Komitmen itu ditegaskan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin dalam Sarasehan Pendidikan bertema Penguatan Tata Kelola dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Pendidikan untuk Mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (2/5).
Menurut Armin, kebijakan pendidikan Pemprov Kaltim di bawah arahan gubernur saat ini memang dipusatkan pada pembukaan akses seluas mungkin bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih kekurangan satuan pendidikan menengah.
“Kami harus fokus dulu pada akses pendidikan, yaitu sekolah baru dan RKB. Kalau ada efisiensi Bosda kemarin, itu kami alihkan ke sana,” ujarnya di hadapan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan para pemangku kepentingan pendidikan.
Ia menargetkan persoalan keterbatasan sekolah baru bisa dikebut hingga 2027. Sejumlah usulan pembangunan sekolah telah divalidasi pemerintah pusat, mencakup Berau, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, hingga Kutai Kartanegara.
Armin memaparkan, tantangan pendidikan Kaltim tak hanya soal akses, tetapi juga warisan persoalan infrastruktur rusak yang masih besar. Berdasarkan catatan Disdikbud Kaltim, terdapat 114 bangunan SD rusak, 306 SMP, 61 SMK, dan 44 SMA yang memerlukan perhatian.
“Berarti ada lebih dari 100 sekolah tingkat provinsi yang menjadi tanggung jawab kami. Target Pak Gubernur jelas, tidak ada lagi sekolah rusak,” tegasnya.
Ia meminta satuan pendidikan dan cabang dinas aktif memetakan kondisi kerusakan berdasarkan kategori ringan, sedang, hingga berat agar intervensi anggaran lebih tepat sasaran. Menurutnya, revitalisasi melalui DAK pusat juga perlu diperkuat.
Selain infrastruktur, Armin menyoroti persoalan redistribusi guru, khususnya PPPK dan ASN, yang dinilai masih terhambat aturan birokrasi. Ia menyebut distribusi tenaga pendidik saat ini belum ideal karena ada daerah kelebihan guru, sementara wilayah lain justru kekurangan.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, redistribusi guru ini perlu payung hukum. Ada yang menumpuk, ada yang kurang. Jangan harus menunggu 10 tahun baru bisa mutasi,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung sistem administrasi kenaikan pangkat dan mutasi guru yang dinilai terlalu bertumpu pada analisis jabatan, bukan kebutuhan bidang studi.
Dalam forum itu, Armin juga mengungkap langkah pembenahan lain seperti penyegaran dan mutasi kepala sekolah, penguatan sekolah unggulan, usulan Sekolah Garuda Transformasi, hingga dorongan evaluasi kurikulum nasional yang dianggap terlalu padat.
“Beban kurikulum kita cukup berat. Terlalu banyak bidang studi. Ini perlu dikaji lagi,” ujarnya.
Meski demikian, Armin menegaskan kualitas pendidikan tak bisa dilepaskan dari wajah sekolah itu sendiri. Dari hasil kunjungannya ke berbagai pelosok Kaltim, termasuk Maratua hingga Mahakam Ulu, ia menilai tata kelola lingkungan sekolah menjadi indikator awal mutu pendidikan.
“Saya tidak mau bicara kualitas kalau sekolahnya tidak tertata, tidak bersih, tidak nyaman. Lingkungan sekolah adalah syarat mutlak membangun kualitas pendidikan,” tandasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan