KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan menyatakan kesiapan untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait program "Gentengisasi".
Kebijakan yang bertujuan menciptakan kawasan hunian yang asri ini juga diproyeksikan akan menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM produsen genteng lokal.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada daerah untuk proyek gentengisasi. Harapannya rumah di seluruh wilayah sudah menggunakan atap genteng.
Sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah). Hal itu disampaikan kepada seluruh kepala daerah saat gelaran rakornas pemerintah pusat dan daerah, pekan lalu.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan setuju dengan arahan presiden. Sehingga tidak ada rumah yang berbeda desain. “Kalau memang lebih murah genteng, saya setuju,” tuturnya.
Dia berharap pemerintah kota mulai menyampaikan arahan ini kepada masyarakat. “Apa saja yang jadi arahan presiden akan coba dijalankan. Nanti akan kita sampaikan ke pemkot,” ungkapnya.
Menurutnya saran ini hal yang positif untuk membantu kemajuan pelaku usaha genteng yang tergolong sebagai UMKM. “Kalau pun ada di Balikpapan, saya yakin akan berdampak positif terhadap UMKM di sini,” tuturnya.
Sementara Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menuturkan, pihaknya siap melakukan kajian di lapangan terkait instruksi presiden. Dia menilai selama ini tidak ada masalah di masyarakat.
“Hanya saja karena ini arahan presiden, jadi kami coba kaji dan rumuskan,” sebutnya. Khususnya karena genteng memiliki spesifikasi teknis. Sehingga dia merasa perlu ada kajian mana yang cocok.
“Terutama supaya tidak membebani masyarakat,” ucapnya. Bagus menilai arahan ini bersifat positif untuk Balikpapan. Sebab menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan adanya gentengisasi.
“Pemerintah juga punya program 3 juta rumah, mungkin nanti bisa disesuaikan,” tutupnya. Seperti diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong program ini untuk mengatasi backlog hunian. (*)
Editor : Duito Susanto