BALIKPAPAN - Program Gratispol dari Pemprov Kaltim juga sudah berjalan di Universitas Balikpapan (Uniba). Namun kampus merasa program ini belum tertata dengan baik karena serba mendadak.
Uniba masih menyelesaikan secara administratif dengan melakukan verifikasi data penerima bantuan. Mengingat Gratispol tidak diberikan langsung kepada mahasiswa. Melainkan dana masuk ke perguruan tinggi dulu.
“Data ini ada di provinsi dan kami perlu sinkronisasi,” kata Ketua Dewan Pembina Yapenti DWK Rendi Susiswo Ismail. Beberapa program studi memiliki biaya uang kuliah tunggal (UKT) lebih besar dibanding bantuan.
Seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Vokasi, dan sebagainya. Ada selisih biaya yang harus tetap dibayarkan. “Kami masih konsolidasi dengan pemerintah provinsi secara administratif,” tuturnya.
Sementara pembiayaan UKT memang hak perguruan tinggi untuk menentukan nilai masing-masing. “Kita verifikasi berapa bantuan yang diberikan provinsi untuk mahasiswa Uniba,” sebutnya.
Pihaknya tentu menyambut baik program yang dapat meringankan beban mahasiswa tersebut. Rendi berharap, bantuan biaya pendidikan ini tidak hanya untuk kalangan mahasiswa saja.
Namun termasuk dosen juga bisa mendapat bantuan. “Karena masalah pembiayaan dosen yang mau kuliah lagi ini juga dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS),” tuturnya. Menurutnya upgrade kualitas dosen tentu tidak kalah penting.
Mereka sebagai pendidik memiliki peran penting dalam menyiapkan sarjana terbaik di masa mendatang. Harapannya Pemprov Kaltim membuka ruang untuk kebutuhan tersebut. (*)
Editor : Ismet Rifani