KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Kalimantan Timur ternyata memiliki ketahanan pangan yang cukup baik secara nasional. Meski masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah, Bumi Etam tercatat berada di posisi kedua nasional dalam indeks ketahanan pangan.
Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Fahmi Himawan, indikator ketahanan pangan tidak selalu identik dengan swasembada produksi.
Menurutnya, ketahanan pangan dihitung berdasarkan sejumlah indikator yang lebih luas. “Kalau untuk ketahanan pangan Kaltim itu sebenarnya bagus. Peringkat dua nasional setelah Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ketahanan pangan memiliki tiga indikator utama yang menjadi dasar penilaian. “Yang pertama ketersediaan, kedua keterjangkauan, dan ketiga pemanfaatan pangan,” jelasnya.
Artinya, suatu daerah tetap bisa memiliki ketahanan pangan yang baik meskipun sebagian kebutuhan pangannya berasal dari luar wilayah. “Untuk ketersediaan itu bisa dari mana pun. Luar daerah juga tidak masalah, yang penting kita punya stok dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kondisi saat ini, Kaltim dinilai mampu menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat dalam jangka waktu tertentu. “Bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama 50 sampai 60 hari ke depan,” ujarnya.
Dia bahkan menyebut posisi Kaltim berada di atas sejumlah wilayah besar di Indonesia dalam indikator ketahanan pangan. “Kalau untuk ketahanan pangan kita justru di atas Jawa, Sumatera, dan Sulawesi,” sambungnya.
Salah satu faktor yang mendukung kondisi tersebut adalah jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit dibanding provinsi besar lainnya. Selain itu, ketersediaan sumber daya alam juga ikut berpengaruh terhadap indikator ketahanan pangan daerah. “Termasuk juga ketersediaan air. Di Kaltim air kita melimpah, akses air bersih juga relatif baik,” jelas Fahmi.
Namun, pemerintah daerah tetap menargetkan peningkatan produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah bisa berkurang. Apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk. “Harapannya tentu kita tidak ingin terus bergantung dari luar. Dengan adanya IKN, kebutuhan pangan pasti akan meningkat,” ujarnya.
Karena itu pemerintah daerah terus mendorong berbagai program peningkatan produksi pertanian untuk memperkuat kemandirian pangan di masa depan. (*)
Editor : Dwi Restu A