Kasus Ponpes Hamalatul Qur'an: Komisi III DPR Minta Kapolri Copot Kapolda Jateng

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pencopotan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dinilai belum cukup meredam polemik penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an khusus putri di Sukoharjo, Jawa Tengah. Gelombang desakan pertanggungjawaban kini kian meluas dan mengarah langsung kepada pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, secara tegas meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak berhenti pada penonaktifan Kapolres Sukoharjo. Menurutnya, Kapolda Jawa Tengah juga wajib bertanggung jawab penuh atas tindakan aparat di lapangan dalam penggeledahan yang diduga disertai intimidasi terhadap para santriwati.

Baca Juga: Gempar! Sejumlah Jenderal Polisi Dikabarkan Diamankan, Nama Perwira Bintang Empat Ikut Terseret?

“Kapolda dan Kapolres harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya. Saya meminta Kapolri mengevaluasi secara menyeluruh dan mencopot keduanya. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia,” kata Abdullah dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).

Desakan tersebut mengemuka setelah Mabes Polri mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena bersama tiga personel lainnya pada Senin (2/11/2026). Hingga kini, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri masih mendalami dugaan pelanggaran prosedur dalam operasi tersebut. Kendati demikian, Abdullah menilai evaluasi tidak boleh berhenti hanya pada level perwira menengah di tingkat resor.

Baca Juga: Polri Didorong Usut Perusahaan Terafiliasi Sinarmas dalam Kasus Karhutla

Soroti Cara Operasi yang Dinilai Berlebihan

Kontroversi ini bermula dari penggeledahan di Ponpes Hamalatul Qur'an yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, pada Selasa (27/10/2026) dini hari. Operasi tersebut merupakan rangkaian pengembangan penyidikan atas kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan penjual mi babi di Sukoharjo pada 12 September 2026 lalu.

Namun, metode yang digunakan aparat menuai kecaman keras dari pihak pesantren. Berdasarkan laporan pengurus, petugas bersenjata mendatangi lokasi ketika para santriwati dan ustazah sedang tidur. Pihak pondok menyebut pintu didobrak dan para santriwati dipaksa keluar tanpa mengenakan hijab serta diduga diintimidasi oleh petugas yang membawa senjata laras panjang.

Baca Juga: Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran, Partai Demokrat Masih Bersikap Hati-hati

Abdullah mengecam keras tindakan tersebut, terutama karena menyasar anak-anak di lingkungan lembaga pendidikan. Ia menegaskan, jika polisi membutuhkan keterangan, proses semestinya ditempuh lewat pendekatan humanis yang berkoordinasi dengan pengurus pesantren, mengingat sebagian besar santri masih di bawah umur.

“Jangan sampai proses penegakan hukum justru mengorbankan anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Tuduhan harus dibuktikan, bukan dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang berlebihan terhadap lingkungan pesantren,” tegasnya.

Baca Juga: Komnas Perempuan Desak Pemerintah Bebaskan Pajak Produk Menstruasi

Klarifikasi Polda dan Langkah Komnas HAM

Di sisi lain, Polda Jateng sebelumnya menyatakan bahwa penggeledahan tersebut telah dijalankan sesuai prosedur penyidikan kasus perusakan warung makan. Pihak kepolisian mengeklaim telah melibatkan Polwan serta mendapat pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sukoharjo saat memasuki area santriwati. Keterangan ini tampak kontras dengan pengakuan pihak pesantren.